Direktur Utama MRT Jakarta Tegaskan Transportasi Publik Tak Bisa Diukur dari Untung-Rugi
Perdebatan soal untung dan rugi dalam transportasi publik kembali mengemuka setelah Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat, menegaskan bahwa layanan angkutan umum seperti MRT memang tidak semestinya dinilai dengan kacamata bisnis semata. Menurut dia, ada hak masyarakat yang harus dipenuhi negara, sehingga penyediaan infrastruktur transportasi publik tidak bisa diperlakukan seperti usaha komersial biasa.
Subsidi Jadi Bagian dari Layanan Publik
Tuhiyat menjelaskan, dalam pengoperasian MRT, pemerintah ikut menanggung beban melalui skema Public Service Obligation atau PSO. Dengan mekanisme ini, masyarakat dapat menikmati tarif yang lebih rendah dari biaya sebenarnya. Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa transportasi publik memang membutuhkan dukungan negara agar layanan tetap terjangkau dan dapat diakses luas oleh warga.
“Di negara manapun, tidak ada yang laba,” ujar Tuhiyat saat menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai pembangunan MRT yang disebut sebagai keputusan politik, bukan keputusan ekonomi yang semata-mata menghitung untung-rugi.
Kerugian Negara, Keuntungan bagi Layanan
Menurut Tuhiyat, dari sudut pandang pemerintah, pembangunan dan operasional transportasi umum kerap terlihat merugi karena negara harus menyiapkan infrastruktur sekaligus menanggung subsidi. Namun bagi PT MRT Jakarta, subsidi yang diberikan justru dicatat sebagai keuntungan perusahaan karena menjadi bagian dari dukungan terhadap keberlangsungan layanan publik.
Pandangan itu sejalan dengan penegasan Jokowi sebelumnya bahwa pembangunan MRT Jakarta adalah keputusan politik yang diambil untuk kepentingan publik. Ia menyebut, rencana moda transportasi massal di ibu kota sebenarnya sudah ada sejak 1985, tetapi tidak kunjung berjalan karena kerap dianggap tidak menguntungkan secara finansial. Jika pemerintah hanya berhitung dari sisi rugi, kata Jokowi, Jakarta tak akan pernah memiliki transportasi umum modern seperti MRT.
Keputusan Politik untuk Kepentingan Warga
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan transportasi publik memang kerap berada di persimpangan antara logika bisnis dan kewajiban negara. Dalam kasus MRT Jakarta, kebijakan itu diambil bukan untuk mengejar laba, melainkan memastikan warga memiliki akses transportasi massal yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
