Penanganan Stunting pada 2024 Tak Bisa Ditawar
Menjelang 2024, urusan stunting kembali berada di titik krusial. Pemerintah dituntut memastikan prevalensi turun hingga 14 persen, sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Artinya, ruang untuk menunda program perbaikan gizi anak nyaris tidak ada lagi. Intervensi harus berjalan lebih cepat, lebih rapi, dan lebih tepat sasaran.
Daerah Diminta Bergerak Lebih Cepat
Pemerintah daerah kini memegang peran penting dalam menekan angka stunting di wilayah masing-masing. Program intervensi gizi untuk anak harus segera dijalankan, bersamaan dengan langkah pencegahan agar kasus baru tidak terus bermunculan. Di DKI Jakarta, upaya ini menunjukkan hasil cukup nyata. Angka stunting disebut turun dari 22.000 menjadi 9.000 kasus, atau sekitar 60 persen. Sementara itu, angka rawan gizi juga menyusut dari 23 ribu menjadi 13 ribu kasus, turun 44 persen.
Penurunan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan stunting bukan sekadar soal bantuan pangan, melainkan kerja terukur yang melibatkan pemantauan rutin, edukasi keluarga, dan tindak lanjut di lapangan. Posyandu menjadi ujung tombak, karena kader di tingkat inilah yang paling dekat dengan balita dan keluarganya.
Posyandu, Ibu Hamil, dan 1.000 Hari Pertama Kehidupan
Program pemberian makanan tambahan untuk balita di posyandu terus ditekankan, mulai dari asupan karbohidrat, protein, hingga serat. Melalui puskesmas dan kelurahan, bantuan itu disalurkan agar pertumbuhan anak bisa terus dipantau. Tidak hanya balita, ibu hamil juga masuk dalam perhatian utama, sebab masalah gizi anak kerap berawal sejak dalam kandungan.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penanganan stunting harus dimulai bahkan sebelum kehamilan terjadi. Tahap sebelum hamil, saat hamil, hingga setelah melahirkan disebut sebagai rangkaian yang tidak boleh terputus. Dengan pendekatan itu, risiko anak lahir dalam kondisi kekurangan gizi bisa ditekan lebih awal.
Edukasi kepada keluarga muda juga dinilai penting, terutama saat berat badan balita tidak menunjukkan kenaikan. Asupan makanan bergizi, termasuk protein hewani seperti telur, ikan, dan ayam, menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam upaya mengejar pertumbuhan anak secara optimal.
Peran Dunia Usaha dalam Menekan Stunting
Di luar pemerintah, sektor usaha juga mulai dilibatkan lebih jauh. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) telah menjalankan program kolaboratif bersama pemerintah untuk membantu menuntaskan stunting secara berkelanjutan. Ketua Kelompok Kerja Stunting APINDO sekaligus Ketua Bidang Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, Axton Salim, menyebut pemenuhan gizi sebagai salah satu kunci utama dalam membangun sumber daya manusia unggul.
APINDO menempatkan tiga prioritas dalam percepatan perbaikan gizi di Indonesia, yakni intervensi dan edukasi pada 1.000 hari pertama kehidupan serta remaja, gizi seimbang, dan sanitasi yang higienis. Pendekatan ini juga didukung data Kementerian Kesehatan pada 2021 yang menunjukkan lima provinsi menyumbang 51 persen kasus stunting nasional. Jika lima provinsi itu mampu menekan angka stunting, dampaknya akan terasa langsung secara nasional.
Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah telah menyiapkan 11 intervensi spesifik, mulai dari skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kurang energi kronik, pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif, hingga perbaikan sanitasi dan edukasi keluarga. Di sisi dunia usaha, APINDO menjalankan Gerakan Anak Sehat (GAS) dan Kolaborasi Inklusif Pengusaha Indonesia Atasi Stunting (KIPAS), yang menargetkan sekitar 3.600 peserta dari kalangan ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi usia 6-24 bulan.
Program GAS sendiri merupakan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan RI, BKKBN, Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), dan sejumlah perguruan tinggi. Melalui kerja bersama ini, edukasi untuk tenaga kesehatan, kader, remaja putri, dan keluarga dilakukan secara daring maupun luring. Harapannya jelas: semakin banyak pihak terlibat, semakin besar peluang target intervensi di 1.000 posyandu tercapai, dan prevalensi stunting 14 persen pada 2024 tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
