Prabowo Subianto selalu mengingatkan dalam setiap kesempatan diskusi dengan tim kampanyenya bahwa seorang pemimpin harus seperti samudera yang menerima semua kotoran dan mengembalikan kebaikan. Jika ada yang mencela atau menyebarkan hoax, maka balaslah dengan senyuman dan pencerahan.
Di hari pertama “hari tenang”, berbagai celaan dan hoax tentang Pak Prabowo, Pak Gibran, dan bahkan Pak Jokowi telah tersebar. Berikut adalah rekap celaan, hoax, dan cocoklogi ekstrim yang diterbitkan atau disebarluaskan oleh akun media sosial resmi Timnas 01 dan TPN 03, beserta pencerahannya:
“Katanya: Pak Prabowo sudah tidak sehat.”
Faktanya: Pak Prabowo sehat dan tidak mungkin lolos tes kesehatan calon Presiden jika tidak sehat. Bahkan, saat tersebar kabar hoax bahwa ia dilarikan ke RSPAD minggu lalu, Pak Prabowo sedang kampanye di Surabaya.
“Katanya: 03 punya 21 program. 02 hanya makan siang gratis.”
Faktanya: 02 punya 8 program hasil terbaik cepat, 17 program prioritas, dan 300+ program, termasuk program-program sukses Pak Jokowi, cek kesehatan gratis, dan perbaikan sekolah-sekolah rusak.
“Katanya: Giat bagi-bagi bansos terutama beras meningkat pesat di awal 2024, karena 02 curang.”
Faktanya: Pembagian bansos di awal 2024 disebabkan oleh kekurangan stok beras akibat panen mundur, bukan karena kecurangan.
“Katanya: Pak Prabowo dalam investigasi Uni Eropa karena korupsi atau menerima fee pengadaan pesawat tempur bekas.”
Faktanya: Berita ini tidak memiliki dasar kuat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Katanya: Sudah ada deal, Pak Prabowo hanya akan jadi Presiden 2 tahun, setelah itu dia akan mundur dan Pak Gibran naik.”
Faktanya: Tidak ada bukti yang mendukung pernyataan tersebut.
“Katanya: Adanya aturan pemilihan Penjabat Gubernur, Bupati & Wali Kota dipilih Presiden adalah kecurangan Pak Jokowi.”
Faktanya: Aturan ini disetujui oleh partai politik pengusung 01 & 03 di DPR.
“Katanya: Kepala Daerah diminta Pak Jokowi menangkan 02.”
Faktanya: Tidak ada bukti untuk klaim ini.
“Katanya: Pak Gibran usia 36 bisa jadi Cawapres karena langgar konstitusi.”
Faktanya: UUD 1945 tidak mengatur batas usia minimal atau maksimal Calon Presiden / Wakil Presiden.
“Katanya: Pembentukan 4 Provinsi baru di Papua adalah untuk memuluskan 02 bisa 1 putaran.”
Faktanya: Pembentukan UU Provinsi baru di Papua adalah aspirasi daerah dan disepakati semua partai politik di DPR.
“Katanya: Pak Prabowo adalah pelanggar HAM.”
Faktanya: Tidak ada pengadilan HAM yang mengadili Pak Prabowo karena tidak pernah ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh beliau.
Sebagai respons terhadap celaan dan hoax, kita diingatkan untuk merespons dengan senyuman dan pencerahan. Daripada menyebarkan celaan dan hoax, mari kita banggakan apa yang bisa dibanggakan dari masing-masing calon. (Sumber: Kelompok Kerja Transformasi Bangsa)
