Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah merespons skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Sebuah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Biro Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Selain menekankan tindakan hukum yang sedang berlangsung, pemerintah juga mendorong Pertamina untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya menyusul skandal ini. Reformasi diharapkan dapat memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalismenya. Pertamina dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, sehingga membersihkan operasinya dianggap penting untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan kembali perhatian serius terhadap kasus penipuan bahan bakar. Dia menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi sektor migas negara sambil memprioritaskan kepentingan publik. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan menangani semua hal terkait kasus ini dengan menegakkan aturan dan memastikan kepentingan rakyat menjadi yang utama.
