Pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Diskusi terbatas yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie pada 19 Maret 2025 membahas Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia. Diskusi ini melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mengkaji tantangan dan prospek reformasi intelijen di Indonesia.
Dalam diskusi ini, ditekankan perlunya memperkuat Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih responsif terhadap ancaman global. Fokus reformasi ini mencakup aspek transformasi budaya kerja intelijen dan peningkatan pengawasan lembaga.
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, keberhasilan lembaga intelijen sangat tergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman dengan tepat waktu. Adopsi model Threat-Based Intelligence diusulkan agar BIN dapat lebih proaktif dalam mencegah eskalasi ancaman.
Selain itu, peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi krusial, terutama dalam transisi kekuasaan. Efektivitas badan intelijen sangat dipengaruhi oleh sistem rekrutmen dan penempatan personel yang berbasis kompetensi teknis dan struktur organisasi yang seimbang.
Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan perlunya pengawasan yang ketat terhadap BIN untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Salah satu tantangan besar bagi sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional.
Reformasi intelijen di Indonesia perlu difokuskan pada penerapan Threat-Based Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, penguatan mekanisme pengawasan, dan penyesuaian regulasi kelembagaan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem intelijen Indonesia dapat menjadi lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.
