Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menggelar diskusi terbatas pada topik Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan para akademisi, peneliti, dan praktisi untuk membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Diskusi ini menggarisbawahi perlunya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar bisa lebih adaptif menghadapi ancaman global. Reformasi ini harus merambah berbagai aspek, termasuk kultur kerja dan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, keberhasilan lembaga intelijen bergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman dengan cepat. BIN perlu menerapkan model Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional untuk mencegah eskalasi ancaman.
Saat terjadi transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi sangat penting. Intelijen harus mampu mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Awani Yamora Masta, peneliti dari Center for International Relations Studies, menekankan pentingnya sistem rekrutmen dan penempatan personel bagi efektivitas badan intelijen. Proses rekrutmen seharusnya didasarkan pada kompetensi teknis dan struktur organisasi yang seimbang.
Seleksi personel intelijen di negara maju memperhatikan aspek akademik, psikologis, dan keseimbangan personal dalam dinamika intelijen. Namun, politisasi dalam proses rekrutmen belakangan ini bisa mengurangi profesionalisme BIN.
Kultur intelijen yang mengedepankan kerahasiaan menghadapi tantangan akibat keterbukaan informasi. Penggunaan seragam agen intelijen dan perubahan pada lulusan STIN menjadi sorotan karena melanggar prinsip kerja intelijen yang bergerak rahasia.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap BIN agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Salah satu masalah utama dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga dan minimnya transparansi.
Indonesia perlu meniru negara lain yang menerapkan mekanisme pengawasan terhadap badan intelijen mereka. Pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen bisa memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja intelijen.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia:
Penerapan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.
Reformasi rekrutmen personel dengan menitikberatkan pada analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
Menjaga independensi kelembagaan dengan proses rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi.
Memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen.
Menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen untuk transparansi dan efisiensi anggaran.
Dengan berbagai rekomendasi tersebut, Reformasi Intelijen Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan, baik nasional maupun global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
