Reformasi Intelijen Indonesia Masih Diuji di Dua Titik Kritis: SDM dan Pengawasan
Upaya merombak dan memperkuat intelijen Indonesia belum bisa dibilang selesai. Di tengah perubahan ancaman keamanan yang kian rumit, reformasi di tubuh intelijen justru kembali disorot pada dua persoalan mendasar: kualitas sumber daya manusia dan ketepatan mekanisme pengawasan. Keduanya dinilai menjadi penentu apakah lembaga intelijen bisa bergerak lebih profesional, adaptif, dan tetap berada dalam koridor yang akuntabel.
SDM Intelijen Dituntut Lebih Profesional dan Melek Teknologi
Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menilai tantangan terbesar reformasi intelijen Indonesia masih berkutat pada pengelolaan SDM. Menurut dia, profesionalisme bukan lagi sekadar soal disiplin kerja, tetapi juga kemampuan membaca perubahan dan merespons perkembangan teknologi informasi yang bergerak cepat.
“Reformasi Intelijen Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Profesionalisme yang tinggi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks,” ujar Aditya dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen di Universitas Bakrie, Jakarta.
Pengawasan dan Tata Kelola Jadi Sorotan
Selain SDM, persoalan pengawasan juga kembali mengemuka. Reformasi intelijen tidak hanya bicara soal penguatan kapasitas internal, tetapi juga bagaimana lembaga ini dikelola agar efektif tanpa kehilangan akuntabilitas. Dalam konteks itu, tata kelola yang jelas dianggap penting supaya fungsi intelijen tetap tajam namun tidak berjalan tanpa kontrol yang memadai.
Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Mayjen TNI (Purn) Dr. Rodon Pedrason, menekankan perlunya intelijen yang lebih akademis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis. Ia menilai penambahan kedeputian baru di Badan Intelijen Negara (BIN), terutama di bidang siber, komunikasi, dan informasi, merupakan langkah yang sejalan dengan kebutuhan saat ini.
Teknologi Intelijen Dalam Negeri Dinilai Makin Mendesak
Dari sisi teknologi, Analis Utama Maha Data Lab 45, Diyauddin, mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi asing bisa menyisakan kerawanan bagi negara. Karena itu, pengembangan teknologi intelijen dalam negeri dinilai perlu diprioritaskan agar Indonesia memiliki sistem yang lebih mandiri dan sesuai dengan kebutuhan nasional.
Dengan ancaman yang datang dari berbagai arah, reformasi intelijen Indonesia kini dituntut tidak berhenti pada wacana kelembagaan. Penguatan SDM, pembenahan pengawasan, dan pembangunan teknologi sendiri menjadi tiga pekerjaan yang saling terkait jika negara ingin menjaga daya tangkal sekaligus kedaulatan keamanan secara lebih serius.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
