Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan dan Perkembangan
“Reformasi Intelijen Indonesia mengalami dua tantangan utama yang perlu segera diatasi, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan,” ujar Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, dalam diskusi “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta.
Dalam konteks pengawasan intelijen, Aditya menyoroti pentingnya penerapan model pengawasan yang lebih objektif dan akuntabel untuk menghindari politisasi. Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, juga menekankan perlunya akuntabilitas dalam pengawasan intelijen.
“Reformasi Intelijen Indonesia harus lebih terstruktur agar tetap efektif dan menjunjung prinsip demokrasi serta akuntabilitas,” kata Aditya. Diskusi tersebut juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan yang lebih baik agar reformasi intelijen Indonesia lebih transparan, profesional, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global.
Dalam hal kelembagaan intelijen, Rodon Pedrason, dari mantan Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), menilai Badan Intelijen Negara (BIN) telah berkembang pesat. Namun, keberhasilan ini juga menimbulkan masalah baru, termasuk berkaitan dengan kultur intelijen yang semakin terbuka dan ketergantungan pada teknologi asing yang berisiko.
Untuk menjaga keakuratan dan keamanan dalam operasional intelijen, Reformasi Intelijen Indonesia harus mengedepankan struktur dan metode yang terukur. Diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa pengelolaan intelijen tidak melupakan prinsip keselamatan dan akuntabilitas.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Dan Pengawasannya
Sumber: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Intelijen
