Reformasi intelijen Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam tata kelolanya. Yudha Kurniawan, Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, menyoroti dua aspek utama yang perlu diperbaiki, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta, Yudha mengungkapkan bahwa sistem pengawasan intelijen saat ini masih bersifat politis. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI dinilai belum efektif dan memerlukan model baru yang lebih transparan serta akuntabel.
Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, menyatakan perlunya pemikiran mengenai model pengawasan yang lebih memadai untuk intelijen. Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas harus tetap dijaga dalam pengawasan terhadap intelijen. Meskipun pengawasan tidak sepenuhnya transparan, prinsip akuntabilitas adalah prioritas dalam mengontrol demokratis. Tim pengawas intelijen harus memiliki kewenangan lebih dalam penyelidikan jika terjadi penyimpangan dalam praktik intelijen. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas intelijen nasional dalam menghadapi tantangan global.
Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason menyoroti perkembangan kelembagaan intelijen di Indonesia. Ia menyatakan bahwa BIN telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi akademik maupun adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis. Dengan penambahan kedeputian baru seperti siber serta komunikasi dan informasi, diharapkan BIN dan lembaga intelijen lainnya dapat lebih responsif terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Dari diskusi ini, dapat disimpulkan bahwa reformasi intelijen Indonesia perlu fokus pada peningkatan akuntabilitas pengawasan serta pengelolaan sumber daya manusia yang optimal. Tanpa perbaikan di kedua aspek ini, intelijen nasional akan kesulitan berkembang dan beradaptasi dengan dinamika global yang semakin cepat. Diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai pakar dan akademisi, termasuk Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason, Dr. Rizal Darma Putra, Dr. Aditya Batara Gunawan, dan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai reformasi intelijen dan kebijakan strategis lainnya di Indonesia, dapat membaca berita terkait di IndoBerita.net.
