Presiden Indonesia Prabowo Subianto kembali menempatkan pemberantasan korupsi sebagai soal yang tidak bisa ditawar. Dalam pandangannya, negara memiliki hak untuk mengambil aset para koruptor selama langkah itu ditempuh secara adil dan tetap memberi ruang bagi prinsip hukum yang benar. Ia menekankan bahwa kerugian negara harus dipulihkan, karena uang yang dicuri bukan sekadar hilang, melainkan meninggalkan dampak panjang bagi publik.
Negara Harus Ambil Kembali yang Dicuri
Dalam sebuah wawancara eksklusif di kediaman pribadinya, Prabowo menyampaikan bahwa aset hasil kejahatan korupsi semestinya dikembalikan kepada negara. Baginya, tindakan itu bukan balas dendam, melainkan upaya memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan para pelaku. Ia juga menyoroti perlunya keadilan dalam proses penyitaan, terutama ketika menyangkut keluarga koruptor yang telah divonis.
Korupsi Dinilai Seperti Perampokan yang Dilegalkan
Prabowo mengaku geram melihat korupsi seolah menjadi perampokan yang mendapat perlindungan prosedur hukum. Karena itu, ia menilai hukuman yang tegas harus menjadi bagian penting dari penanganan perkara korupsi agar menimbulkan efek jera. Menurut dia, para pelaku tidak boleh merasa bisa lolos hanya karena memiliki uang atau kekuatan untuk memengaruhi keadaan.
Banding untuk Putusan yang Terlalu Ringan
Dalam sikapnya yang keras terhadap korupsi, Prabowo juga telah memerintahkan lembaga penegak hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dinilai terlalu ringan. Langkah ini, menurutnya, penting agar rasa keadilan tidak hilang dan penegakan hukum tetap memiliki bobot yang jelas. Prabowo menegaskan, pola pikir koruptor yang meremehkan hukuman harus diubah jika Indonesia ingin membangun tata kelola yang bersih dan tertib.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
