Presiden Partai Buruh, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan pernyataan yang mencengangkan terkait tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia. Dalam sebuah konferensi pers online, Said Iqbal memproyeksikan adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melibatkan 50 ribu buruh dalam waktu 3 bulan ke depan akibat kebijakan tersebut.
Data dari Litbang Partai Buruh dan KSPI menunjukkan bahwa gelombang PHK pertama telah mencapai 60 ribu buruh di 50 perusahaan pada awal tahun 2025. Selama periode tersebut, buruh tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa beberapa perusahaan telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan PHK sebagai dampak dari kebijakan tarif Donald Trump.
Industri seperti garmen, tekstil, sepatu, makanan dan minuman, minyak kelapa sawit, karet, elektronik, dan pertambangan diperkirakan akan terdampak oleh kebijakan tarif AS tersebut. Said Iqbal memberikan peringatan bahwa gelombang PHK kedua bisa melanda lebih dari 50 ribu buruh dalam 3 bulan setelah pemberlakuan tariff yang telah diterapkan.
Konsekuensi kenaikan tarif sebesar 32 persen ke AS bagi Indonesia juga disoroti oleh Said Iqbal. Penurunan pembelian barang dari Indonesia akibat harga yang lebih tinggi dapat mengurangi produksi dalam negeri, memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup perusahaan.
Untuk mengatasi dampaknya, Said Iqbal menyarankan agar Pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas PHK yang terdiri dari berbagai pihak terkait. Renegosiasi dengan Pemerintah AS terkait tarif juga dianggap sebagai langkah yang perlu diambil. Dengan adanya upaya ini, diharapkan gelombang PHK kedua dapat dicegah agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar. Said Iqbal juga menegaskan bahwa jika upaya ini tidak berhasil, Partai Buruh siap untuk turun ke jalan sebagai bentuk protes.
