Di era pesatnya perkembangan teknologi, pengelolaan ruang udara dan antariksa menjadi hal penting bagi Indonesia. Marsekal TNI Purn Chappy Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), memberikan dukungan terhadap revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional. Ia menyadari bahwa fragmentasi kelembagaan menjadi kendala utama dalam mencapai kemandirian antariksa dan pengelolaan ruang udara yang optimal di Indonesia.
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola ruang udara dan antariksa karena fungsi strategis tersebar di berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, BRIN/LAPAN, TNI AU, Kementerian Kominfo, dan BSSN. Untuk mengatasi tantangan ini, revitaslisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional menjadi langkah krusial. Dewan ini diharapkan dapat menjadi forum koordinasi yang mengintegrasikan strategi sipil dan militer serta memfasilitasi koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pengelolaan ruang udara dan antariksa Indonesia.
Chappy Hakim menekankan pentingnya revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional dalam mewujudkan kemandirian antariksa Indonesia dan meningkatkan efektivitas RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional. Beliau menyarankan agar dewan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, TNI AU, Kementerian Kominfo, BRIN, Kementerian Luar Negeri, BSSN, unsur swasta, dan akademisi. Dengan demikian, Indonesia dapat menyatukan visi dan strategi untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan keantariksaan nasional.
Ruang antariksa bukan lagi hanya domain futuristik, namun telah menjadi medan kontestasi geopolitik yang nyata. Negara-negara besar gencar menguasai orbit dan mengembangkan satelit canggih. Indonesia harus bergerak cepat agar tidak tertinggal dalam arena global ini. Salah satu contoh nyata lemahnya pengelolaan ruang udara nasional adalah pengelolaan Flight Information Region (FIR) yang selama ini diatur oleh Singapura. Hal ini menjadi cermin penting bahwa penguatan kelembagaan dan infrastruktur perlu dilakukan agar kedaulatan udara Indonesia tidak terus terancam.
Marsekal TNI Purn Chappy Hakim mendorong semua pihak untuk segera menghidupkan kembali Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum tertinggi koordinasi lintas sektor. Revitalisasi dewan ini akan membantu Indonesia dalam menegakkan kedaulatan dalam ruang angkasa dan ruang udara. Dukungan beliau terhadap revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional menjadi langkah krusial untuk memperkuat tata kelola ruang udara dan ruang antariksa Indonesia. Lepasikan pengetahuan lebih lanjut mengenai kemandirian antariksa Indonesia dan update terkait RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional di Indoberita.net.
