Pemerintah Cabut 4 IUP Tambang di Raja Ampat: Arahan Tegas Presiden

Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto telah mengambil tindakan tegas dengan mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tindakan ini diambil setelah melakukan inspeksi langsung ke lapangan dan mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan perlindungan lingkungan dan ketaatan hukum dalam aktivitas pertambangan di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan kebijakan tersebut dalam konferensi pers yang dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Penangguhan sementara kegiatan tambang di Raja Ampat dilakukan setelah tim melakukan pemantauan langsung di Sorong dan Raja Ampat. Hanya PT Gag Nikel yang masih mempertahankan izin setelah memenuhi persyaratan teknis dan legal yang termasuk RKAB tahun 2025. Proses pencabutan izin dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan fokus pada mencari solusi yang baik, bukan mencari kesalahan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola tambang, mengamankan investasi yang berkelanjutan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penataan Kawasan Hutan sejak 21 Januari 2025, di mana lebih dari 3 juta hektar kawasan hutan telah diatur ulang di seluruh Indonesia. Komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan ditekankan sebelum isu ini menyebar secara luas.

Source link