Perkara dugaan korupsi di Perusda BKS Tahun 2017-2020 menimbulkan berita terbaru ketika empat terdakwa yang merupakan Direktur Utama Perusda BKS periode 2016-2020, yaitu Brigjen TNI (Purn.) Idaman Ginting Suka, Direktur Utama PT RPB Syamsul Rizal, Direktur Utama PT Gunung Bara Unggul M Noor Herryanto, dan Kuasa Direktur CV Al Ghozan Nurhadi Jamaluddin kembali menghadapi sidang di Pengadilan Tipikor PN Samarinda. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Kaltim membawa enam orang saksi dalam sidang keempat, yang memberikan kesaksian mengenai kerja sama perdagangan batubara antara Perusda BKS dan berbagai perusahaan terkait. Meskipun sidang masih berlangsung, namun penetapan sejumlah tersangka dalam perkara ini telah dilakukan berdasarkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Keuangan Negara, peraturan Badan Usaha Milik Daerah, dan lainnya.
Keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut menyoroti transaksi perdagangan batubara antara Perusda BKS dengan berbagai perusahaan terkait, yang diduga dilakukan tanpa izin yang diperlukan dan tanpa persetujuan resmi dari pihak berwenang. Selain itu, diketahui bahwa ada upaya memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang berpotensi merugikan keuangan negara dengan nilai yang tidak kecil. Dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Timur, terungkap adanya potensi kerugian keuangan negara senilai jutaan rupiah akibat transaksi yang dilakukan oleh para terdakwa dalam periode tertentu.
Meskipun proses persidangan masih berjalan, keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh para terdakwa dalam pengelolaan keuangan Perusda BKS. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 14 Agustus 2025 dengan agenda pemeriksaan lebih lanjut dari JPU. hal ini menunjukkan komitmen dari pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan dalam kasus ini. Tunggu perkembangan berita selanjutnya hanya di HUKUMKriminal.Net.
