Profil Sudewo, Bupati Pati yang Kini Didesak Mundur di Tengah Gelombang Protes
Nama Sudewo mendadak menjadi sorotan nasional setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen memicu gelombang penolakan besar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Meski kebijakan itu kemudian dibatalkan dan ia sudah menyampaikan permintaan maaf, kemarahan publik tidak serta-merta mereda. Aksi massa yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap berlanjut, bahkan berubah menjadi tuntutan agar Sudewo mundur dari jabatannya.
Baru Menjabat, Langsung Dihadapkan pada Krisis
Sudewo resmi menjabat sebagai Bupati Pati sejak 18 Juli 2025. Ia memimpin daerah itu bersama wakilnya, Sujarwanto Dwiatmoko, setelah memenangkan Pilkada 2024. Pasangan ini meraih 419.684 suara atau 53,53 persen dengan mengusung slogan “Wong Asli Pati Wae Go”. Kemenangan tersebut sempat memberi modal politik yang kuat, namun belum lama duduk di kursi bupati, ia sudah berhadapan dengan gelombang kritik yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan.
Latar Belakang Sudewo: Dari Pati ke Senayan
Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Ia menempuh pendidikan di SMAN 1 Pati, lalu melanjutkan studi ke Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Diponegoro (UNDIP). Kariernya tidak langsung dimulai di politik. Ia lebih dulu berkecimpung di sektor konstruksi sebelum masuk ke pemerintahan sebagai tenaga honorer. Setelah menjalani pengabdian sebagai PNS, Sudewo kemudian menapaki jalur politik lewat Partai Gerindra dan berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI.
Protes PBB-P2 Melebar ke Tuntutan Lengser
Kebijakan kenaikan PBB-P2 menjadi titik balik yang memperburuk posisi politik Sudewo. Pemerintah daerah berdalih langkah itu diambil untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi respons publik justru sangat keras. Setelah pembatalan kebijakan dan permintaan maaf disampaikan, aksi protes tetap berlangsung. Pada Rabu (13/8), puluhan ribu massa memenuhi Alun-Alun Pati dan menegaskan satu tuntutan yang paling keras: Sudewo harus mundur.
Bayang-bayang Dugaan Korupsi
Di saat tekanan politik di daerah semakin panas, nama Sudewo juga terseret ke dalam sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu mengungkap bahwa Sudewo termasuk salah satu pihak yang diduga menerima aliran dana dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api. Sudewo membantah menerima uang tersebut, namun isu itu ikut memperberat beban yang kini ia hadapi di awal masa jabatannya.
Dengan periode kepemimpinan 2025–2030 yang masih sangat baru, Sudewo kini berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, ia harus menjawab kemarahan warga Pati yang merasa keberatan atas kebijakannya. Di sisi lain, ia juga mesti menghadapi sorotan publik atas dugaan keterlibatan dalam perkara korupsi yang membuat tekanannya kian berlapis.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
