Ribuan warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu turun ke jalan pada Rabu (13/8) menuntut Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Aksi protes ini dipicu oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, yang menimbulkan gelombang kemarahan warga. Unjuk rasa di depan Kantor Bupati sempat memanas dan berujung ricuh, meskipun Sudewo menegaskan tidak akan melepaskan jabatannya dengan alasan legalitas dan mekanisme demokrasi.
Sudewo kemudian memilih untuk hadir di tengah massa untuk menyampaikan permintaan maaf namun menolak tegas untuk mundur dari jabatannya. Dia menjelaskan bahwa dirinya terpilih secara konstitusional dan jabatan publik tidak bisa dilepaskan hanya karena tuntutan massa. Sudewo menganggap peristiwa ini sebagai pembelajaran berharga dalam masa jabatannya yang masih baru dan berjanji untuk memperbaiki kebijakan yang menimbulkan polemik.
Menyusul tuntutan dari masyarakat, DPRD Pati membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan atau hak angket untuk menelusuri kebijakan dan integritas Bupati Sudewo. Pansus dijadwalkan menggelar rapat kerja dan paripurna untuk pemeriksaan legalitas pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati yang dinilai tidak sah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jika terbukti adanya pelanggaran, usulan pemakzulan akan diajukan melalui mekanisme resmi.
Dengan demikian, unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh Masyarakat Pati memperlihatkan keresahan publik terhadap kebijakan pajak dan beberapa keputusan pemerintah. Penolakan Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatan dengan alasan legitimasi konstitusional menunjukkan dinamika baru dalam pemerintahan daerah. Keputusan DPRD Pati dalam pembentukan pansus adalah langkah penting selanjutnya untuk menentukan arah proses politik yang akan dilalui.
