Darurat militer adalah status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Dalam kondisi ini, kendali keamanan dan ketertiban dialihkan kepada pihak militer karena situasi dianggap memerlukan penanganan khusus. Darurat militer diberlakukan ketika ancaman yang muncul tidak bisa ditangani efektif oleh aparat sipil. Penyebab darurat militer termasuk ancaman pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, perang, bahaya perang, dan gejala yang dapat membahayakan negara.
Dampak darurat militer meliputi pembatasan hak sipil, penguasaan properti dan infrastruktur, pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial, serta penegakan hukum yang ketat. Penerapan darurat militer memiliki konsekuensi besar terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Sejarah penerapan darurat militer di Indonesia antara lain dalam kasus Timor Timur tahun 1999 dan Aceh tahun 2003-2004.
Darurat militer merupakan langkah ekstrem yang diambil pemerintah untuk mengatasi ancaman serius terhadap negara. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas nasional namun seringkali membawa konsekuensi luas seperti pembatasan hak-hak sipil dan terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keputusan memberlakukan darurat militer harus dipertimbangkan dengan matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
