Urgensi Cukai Minuman Berpemanis: Peringatan dari CISDI
CENTER for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) kembali mendorong pemerintah untuk tidak menunda penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Bagi lembaga ini, kebijakan tersebut bukan sekadar soal penerimaan negara, melainkan alat untuk menahan laju ancaman kesehatan yang terus membesar di Indonesia. Seruan itu muncul di tengah rencana pemerintah yang tidak akan memberlakukan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak pada 2026.
Cukai Dipandang Sebagai Instrumen Kesehatan
Chief Research & Policy CISDI, Olivia Herlinda, menegaskan bahwa cukai MBDK seharusnya dipahami sebagai kebijakan kesehatan publik. Menurut dia, minuman berpemanis termasuk produk yang perlu dikendalikan konsumsinya karena berkaitan erat dengan risiko penyakit tidak menular. Dalam pandangan CISDI, keberadaan cukai dapat menjadi sinyal yang jelas bahwa produk tersebut tidak bisa diperlakukan sama seperti minuman biasa.
Olivia juga menyoroti fakta bahwa Indonesia saat ini memiliki jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Dalam studi yang dilakukan CISDI, penerapan cukai MBDK disebut berpotensi menekan jumlah kasus diabetes sekaligus menurunkan kematian yang berkaitan dengan penyakit itu. Dengan kata lain, kebijakan fiskal ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap kualitas kesehatan masyarakat.
Konsumsi Tinggi, Risiko Meningkat
Hasil penelitian CISDI menunjukkan bahwa kenaikan harga MBDK dapat menurunkan permintaan masyarakat. Saat harga naik, konsumen cenderung beralih ke pilihan lain yang lebih murah atau lebih sehat. Di sisi lain, kebijakan semacam ini juga dianggap mampu memberi edukasi tidak langsung kepada publik bahwa konsumsi minuman berpemanis secara rutin membawa risiko bagi tubuh.
Data yang dikantongi CISDI memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Indonesia mengonsumsi MBDK setiap minggu. Pola konsumsi yang berulang ini dinilai berkaitan dengan meningkatnya risiko obesitas dan penyakit tidak menular lainnya. Kondisi tersebut membuat pengendalian asupan gula, garam, dan lemak menjadi isu yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata.
Desakan Agar Pemerintah Bergerak Lebih Cepat
Health Economics Research Associate CISDI menilai penundaan penerapan cukai MBDK justru dapat memperdalam krisis kesehatan masyarakat. Jika kebijakan terus tertunda, beban ekonomi negara juga berpotensi ikut membesar, terutama karena biaya penanganan penyakit kronis cenderung tinggi dan berlangsung lama. Karena itu, CISDI berharap pemerintah bisa menetapkan cukai MBDK paling lambat pada 2026.
Menurut CISDI, langkah ini penting bukan hanya untuk mengubah perilaku konsumsi, tetapi juga untuk melindungi kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Harapannya, masyarakat terdorong memilih minuman yang lebih sehat, sementara negara memperoleh instrumen tambahan untuk menekan kasus diabetes, kematian akibat penyakit terkait, dan beban biaya kesehatan yang terus meningkat.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
