Gelombang kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan sejumlah organisasi mahasiswa akhirnya dijawab pimpinan DPR dengan langkah yang lebih terbuka. Dalam pertemuan bersama perwakilan mahasiswa, DPR menyatakan sudah menyalurkan aspirasi itu kepada pemerintah dan menyepakati agenda lanjutan untuk bertemu kembali besok. Respons ini menjadi sinyal bahwa tekanan publik, termasuk tuntutan dalam agenda “17 + 8”, tidak sedang diabaikan begitu saja.
DPR Janji Tinjau Tunjangan hingga Transparansi
Dalam pertemuan hari ini, pimpinan DPR memastikan akan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap sejumlah hal yang menjadi sorotan mahasiswa, mulai dari tunjangan hingga transparansi lembaga. Pimpinan DPR juga menegaskan bahwa para ketua fraksi akan duduk bersama untuk menyamakan posisi dan mencari titik temu. Langkah ini dipandang penting agar sikap DPR tidak berjalan sendiri-sendiri di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kinerja parlemen.
Fasilitas Anggota yang Diberhentikan Disetop
DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memastikan anggota yang sudah dihentikan tidak lagi menerima fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lain. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penertiban internal yang ikut disorot dalam desakan mahasiswa. Di sisi lain, DPR menjelaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset tidak bisa dilepaskan dari sejumlah undang-undang lain sehingga perlu dihindari tumpang tindih aturan.
RUU KUHAP Jadi Kunci Pembuka Pembahasan Aset
Menurut pimpinan DPR, pembahasan RUU Pencabutan Aset baru bisa dilanjutkan setelah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) rampung. Meski begitu, revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik. DPR meminta pimpinan Komisi III tetap memperhatikan batas waktu agar pembahasan bisa diselesaikan sebelum akhir masa sidang ini. Harapannya, setelah KUHAP tuntas, jalan untuk membahas RUU Pencabutan Aset bisa kembali dibuka tanpa saling menabrak aturan.
Puan Maharani Siap Pimpin Reformasi DPR
Ketua DPR Puan Maharani disebut akan memimpin reformasi menyeluruh di lingkungan DPR agar lembaga legislatif menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab. Pimpinan DPR menegaskan bahwa pembenahan ini bukan sekadar respons sesaat, melainkan tekad bersama untuk belajar dari pengalaman sebelumnya dan menjadikannya bahan evaluasi ke depan. Dengan tekanan publik yang terus menguat, DPR kini dituntut bukan hanya mendengar, tetapi juga membuktikan perubahan lewat keputusan yang bisa dirasakan langsung.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
