Kontroversi seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi perbincangan hangat. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait tata ruang yang bertumpang tindih dan menjadi akar permasalahan. Kritik keras juga disampaikan oleh DPRD dan para aktivis lingkungan terhadap keberadaan KJA ini. Meskipun perusahaan yang mengelola KJA menyatakan telah beroperasi sejak tahun 2019, DPRD bersama para pihak terkait mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk memberhentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik yang memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk nelayan lokal dan pelestarian lingkungan. Itulah ulasan singkat terkait polemik seputar KJA di Pantai Pangandaran yang sedang ramai diperbincangkan.
Polemik Keramba Jaring Apung Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD Tentang Tata Ruang
