Eksepsi Ditolak, Sidang Kasus Reklamasi Tambang yang Menyeret Dirut CV Arjuna Berlanjut ke Pembuktian
Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan reklamasi pertambangan batubara di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, kembali bergerak ke tahap pembuktian. Dalam sidang putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Idi Erik Idianto, Direktur Utama CV Arjuna.
Sidang keempat itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Jemmy Tanjung Utama SH MH, didampingi hakim anggota Nur Salamah SH dan Risa Sylvya Noerteta SHI MH. Dalam putusan sela tersebut, majelis menilai keberatan yang disampaikan terdakwa dan penasihat hukumnya sudah masuk ke pokok perkara, sehingga belum dapat dipertimbangkan pada tahap awal persidangan.
Majelis Hakim Minta Jaksa Lanjutkan Pemeriksaan
Dengan ditolaknya eksepsi, majelis hakim memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Biaya perkara pun ditangguhkan hingga putusan akhir dibacakan. Artinya, rangkaian sidang kini akan berfokus pada pembuktian dugaan korupsi yang disebut terkait dengan reklamasi tambang batubara di wilayah Kaltim.
Jaksa Penuntut Umum Melva Nurelly SH MH dari Kejaksaan Tinggi Kaltim menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp6,8 miliar dan kerugian perekonomian negara mencapai Rp58 miliar. Angka itu menjadi salah satu sorotan utama dalam perkara yang menyeret nama perusahaan tambang tersebut.
Sengketa Dana Jaminan Reklamasi Ikut Dipersoalkan
Di sisi lain, penasihat hukum terdakwa juga sempat menyinggung soal struktur permohonan pencairan Dana Jaminan Reklamasi yang sebelumnya diajukan. Namun, seperti keberatan lainnya, pokok argumen itu belum diterima sebagai alasan untuk menghentikan proses persidangan. Majelis tetap menilai seluruh dalil tersebut harus diuji dalam pemeriksaan saksi dan alat bukti.
Sidang lanjutan dijadwalkan pada Senin mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan jaksa penuntut umum. Tahap ini akan menjadi penentu arah pembuktian, termasuk untuk mengurai sejauh mana dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan reklamasi tambang yang kini menjadi pusat perhatian di ruang sidang Tipikor Samarinda.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
