Nadiem Anwar Makarim kembali menjadi sorotan setelah tim jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi yang diajukan penasihat hukumnya dalam sidang kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan. Perkara yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu berkaitan dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada periode 2019-2022, dan kini memasuki fase yang menentukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
JPU Tegaskan Proses Hukum Sudah Sesuai Aturan
Dalam sidang tersebut, Kejaksaan Agung melalui tim JPU menyampaikan bahwa penanganan perkara ini dijalankan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Respons itu sekaligus menepis keberatan yang diajukan pihak terdakwa, yang menurut jaksa lebih banyak menyentuh pokok perkara ketimbang soal formil. Bagi JPU, bantahan tersebut justru harus diuji di persidangan, bukan diselesaikan lewat eksepsi.
Keterangan Saksi Jadi Kunci Pembuktian
Sejumlah saksi telah memberi keterangan yang dinilai relevan dengan proses pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, termasuk Purwadi Sutanto dan Muhamad Hasbi. Dalam sidang, pembahasan mengarah pada penganggaran, spesifikasi barang, hingga alur pengadaan yang berlangsung di lingkungan kementerian. Jaksa menilai rangkaian keterangan itu memperkuat posisi mereka untuk membuktikan dakwaan yang telah disusun.
JPU juga menegaskan bahwa seluruh keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum akan dijawab lewat pembuktian di persidangan. Karena itu, majelis hakim kini memegang peran penting untuk menentukan apakah perkara ini dapat terus dilanjutkan sesuai norma hukum yang berlaku.
Kerugian Negara Capai Rp1,56 Triliun
Perkara ini turut dikaitkan dengan dugaan kerugian keuangan negara yang mencapai Rp1.567.888.662.716,74 berdasarkan audit BPKP. Angka tersebut menjadi salah satu titik berat dalam konstruksi dakwaan yang dibawa jaksa. Di sisi lain, JPU menyatakan siap membuktikan seluruh unsur perkara secara profesional dan meyakinkan, sambil menunggu sikap majelis hakim atas eksepsi yang diajukan pihak Nadiem.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
