Analisis: Proyek Kleptokrasi di Bestcar Indonesia

PT Agrinas Pangan Nusantara telah mengimpor total 105 ribu kendaraan niaga pikap dan truk ringan dari India, menuai kontroversi di dalam negeri. Meskipun kapasitas industri kendaraan pick-up nasional cukup memenuhi kebutuhan pasar domestik, mereka memilih untuk impor dalam jumlah besar. PT Agrinas Pangan Nusantara, BUMN Pangan yang bekerja sama dengan TNI, memesan kendaraan tersebut untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang merupakan proyek prioritas Presiden. Namun, pengambilan keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasannya, apakah memang untuk kebutuhan atau hanya proyek ‘kleptokrasi’? Pemerintah India menanggapi pengiriman Mahindra Scorpio Pick-up sebagai dukungan logistik yang handal untuk menghubungkan petani ke pasar secara efisien. Di sisi lain, Direktur PT Tata Motors menyebut kontrak sebagai langkah strategis untuk meningkatkan volume ekspor kendaraan komersial India. Meski begitu, Menteri Perindustrian menyayangkan keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara tersebut karena industri otomotif nasional mampu memproduksi kendaraan niaga yang diperlukan. Langkah impor itu juga bertentangan dengan aturan yang menekankan penggunaan produk dalam negeri, serta dapat merugikan industri otomotif lokal. Evita Nursanty dari Komisi VII DPR menyoroti dampak impor besar-besaran kendaraan niaga terhadap struktur industri otomotif nasional, sementara Asosiasi PIKKO Indonesia dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menyatakan bahwa industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kecenderungan pola impor besar yang dilakukan saat ini mencerminkan pola pemerintahan ‘Komando Terpusat’ yang telah berlangsung sejak era rezim Presiden Jokowi. Sejumlah proyek strategis sebelumnya, seperti Food Estate, juga mengandalkan impor alat berat pertanian dengan konsekuensi yang kurang menguntungkan. Peningkatan impor ini, baik traktor maupun kendaraan niaga, menimbulkan pertanyaan tentang keuntungan bagi pemasok besar dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan ini.

Source link