Isu mengenai frekuensi kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Setiap aktivitas, mulai dari pertemuan bilateral hingga partisipasi di forum internasional, sering mengisi pemberitaan dan perbincangan publik.
Sebagian masyarakat mempertanyakan maksud serta hasil konkret dari perjalanan-perjalanan tersebut. Di ranah media sosial, pertanyaan seperti “Mengapa presiden sering ke luar negeri?” atau “Apa dampak riilnya bagi rakyat?” terus bermunculan.
Padahal jika ditelaah, diplomasi sebagai alat kebijakan tidak selalu menunjukkan manfaat yang langsung dirasakan seperti proyek-proyek fisik atau program bantuan. Efeknya bisa saja baru terlihat dalam waktu panjang, sementara akuntabilitas publik menghendaki segala hasil terasa cepat.
Konteks global yang sedang tidak stabil mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi diplomasi. Menghadapi rivalitas antara kekuatan besar dunia, efek perang, dan konflik di wilayah lain, Indonesia justru dituntut memperluas jaringan kerja sama. Dengan demikian, negara dapat menghadapi dampak global seperti gangguan ekonomi, harga bahan pokok melambung, hingga ketidakpastian lapangan kerja.
Selama sekitar satu setengah tahun masa pemerintahan, Presiden Prabowo sudah menginisiasi puluhan dialog internasional lewat kehadirannya di berbagai negara. Tren ini memperlihatkan keberanian Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam dinamika politik dunia.
Situasi tersebut juga menjadi objek pembahasan pada IR Youth Talks yang diadakan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia. Anggy Pasaribu, seorang jurnalis dan penggagas Story of Anggy, dalam forum ini menyoroti adanya kesenjangan pemahaman antara agenda diplomatik pemerintah dengan pengetahuan masyarakat umum.
Menurutnya, masyarakat dapat menyaksikan bahwa pemerintah semakin giat dalam pergaulan internasional, namun belum memahami alasan penting di balik kebijakan ini. Situasi global yang penuh guncangan menjadikan keamanan energi, rantai suplai, dan peluang ekonomi menjadi isu kritis yang saling terhubung.
Pemaparan dari Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso mewakili Lemhannas, menyimpulkan bahwa fragmentasi geopolitik global kian terasa dan bebannya makin nyata bagi negara seperti Indonesia. Langkah strategis untuk tetap aktif dan menjaga komunikasi dengan banyak kekuatan dunia menjadi keharusan, agar kepentingan nasional tidak terabaikan.
“Pendekatan luar negeri Indonesia saat ini masih berpijak pada bebas aktif, namun semakin fleksibel. Strategi hedging atau ‘berkawan ke banyak pihak tanpa berpihak penuh ke salah satu blok’ kini makin diperkuat,” jelas Aloysius.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen HI UI, menambahkan bahwa kini Indonesia semakin menekankan pada strategi resilience-based hedging. Artinya, fokus tidak hanya pada keluwesan eksternal, tetapi juga pada penguatan kapasitas nasional supaya tidak mudah terombang-ambing oleh gejolak internasional.
Partisipasi pada forum-forum dunia seperti G20, ASEAN, hingga BRICS bukan sekadar pameran kehadiran, melainkan menjadi jalan untuk mengukuhkan kepentingan Indonesia di tengah persaingan antarnegara. Namun, substansi agenda ini seringkali tidak terserap oleh masyarakat karena komunikasi publik yang belum optimal.
Di media dan kanal resmi, publik hanya disuguhi tayangan-tayangan seremonial atau sebatas dokumentasi pertemuan. Penjelasan lebih mendalam mengenai strategi dan dampaknya terhadap kehidupan rakyat sering kali terabaikan.
Anggy menyoroti, masalah utama bukan minimnya kebijakan, melainkan penyampaian yang terlalu elitis dan teknokratis. Cara komunikasi yang sulit dipahami membuat masyarakat merasa jauh dari proses dan kepentingan diplomasi itu sendiri.
Era digital menuntut perubahan narasi. Informasi yang dibiarkan menggantung tanpa penjelasan mudah kalah oleh opini sederhana dan viral di media sosial. Pemerintah seharusnya memanfaatkan strategi komunikasi publik yang menyatu dengan diplomasi, bukan sekadar pelengkap yang gugur kewajiban.
“Diperlukan juru bicara yang mampu menerjemahkan makna serta dampak kebijakan luar negeri secara konkret. Dampak pada perekonomian, keamanan, peluang investasi, hingga keseharian masyarakat harus lebih rajin dijabarkan dengan bahasa yang membumi,” jelasnya.
Demikian pula di media sosial, kehadiran negara harus berisi substansi, tidak hanya sekadar memperbanyak isu atau melakukan pembelaan yang kaku. Narasi yang tidak efektif akan mendorong polarisasi dan gagal membangun kepercayaan publik.
Pada akhirnya, tantangan utama ke depan adalah bagaimana membumikan diplomasi agar dipahami dan didukung seluruh lapisan masyarakat. Misi diplomasi Indonesia adalah memastikan bukan hanya diterima di dunia internasional, melainkan juga mendapat legitimasi, kepercayaan, dan pengertian dari rakyatnya sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
