Ketua DPRD Pangandaran Mendorong Keamanan dan Kenyamanan Destinasi Pariwisata
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti pentingnya keamanan dan kenyamanan dalam pengembangan destinasi pariwisata. Menurutnya, aspek keamanan harus menjadi fokus utama yang didukung oleh sumber daya manusia dan lembaga keamanan yang handal untuk memastikan keselamatan wisatawan.
Kawasan Wisata Perlu Kewaspadaan Ekstra
Asep menekankan perlunya kewaspadaan ekstra terutama di destinasi wisata alam yang rentan terhadap perubahan tiba-tiba dan potensi bencana. Dia menyoroti pentingnya pos-pos informasi di destinasi wisata berbasis sungai sebagai langkah krusial untuk menjaga keselamatan pengunjung.
Sebagai contoh, di kawasan Ciwayang dekat Grand Canyon, langkah mitigasi efektif telah diterapkan melalui pusat informasi kondisi alam. Hal ini bertujuan untuk menghindari aktivitas berbahaya saat situasi tidak aman.
Ancaman Cuaca dan Pengawasan Ketat
Asep juga memperingatkan tentang ancaman perubahan cuaca dari hulu sungai yang dapat berdampak pada destinasi wisata. Curah hujan tinggi di daerah sekitar dapat menyebabkan banjir, meskipun tidak hujan di Pangandaran. Oleh karena itu, standar pengawasan ketat di pantai melalui kehadiran lifeguard dan penerapan aturan keselamatan yang jelas sangat penting.
Pengelola jasa pariwisata juga diminta untuk transparan dalam menyampaikan potensi bahaya kepada wisatawan dan menyiapkan perlengkapan keamanan serta petugas yang kompeten. Semua langkah preventif ini bertujuan untuk mencegah kelalaian yang bisa berujung pada tuntutan hukum dari wisatawan yang menjadi korban.
Asep menekankan bahwa keamanan dan kenyamanan wisatawan harus menjadi prioritas utama bagi pelaku industri pariwisata, bukan hanya sekadar menarik wisatawan dengan pesona destinasi. Instruksi ini sudah diteruskan kepada Pemerintah Daerah terkait pengamanan masa libur Lebaran.
Dengan demikian, pencapaian destinasi pariwisata yang aman dan nyaman memerlukan kerjasama semua pihak terkait, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.
