Fraksi Gerindra Soroti Efisiensi Birokrasi dan Belanja Publik dalam KUA-PPAS Pangandaran 2027
Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah memberikan pandangan kritis terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat yang dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Forkopimda, pimpinan DPRD, Sekda, serta Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Pangandaran, Fraksi Gerindra memberikan catatan serta rekomendasi strategis untuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Proyeksi Pendapatan dan Efisiensi Birokrasi
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pangandaran, Dede Supratman, menyoroti pentingnya mengoptimalkan sumber pendapatan daerah tanpa mengganggu daya beli masyarakat. Fraksi Gerindra menekankan pentingnya penggalian potensi pajak dan retribusi daerah dengan metode yang rasional, akuntabel, dan berbasis digitalisasi. Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti proyeksi dana alokasi transfer dari pemerintah pusat serta kontribusi dividen BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi pengeluaran, Gerindra mendorong untuk mengendalikan belanja pegawai serta melakukan evaluasi terhadap bagian operasional birokrasi agar tidak menghambat pembangunan sektor publik. Alokasi belanja modal juga diharapkan memberikan dampak langsung pada pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan fasilitas publik.
Menjawab Aspirasi Reses dan Isu Strategis
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya struktur APBD 2027 yang dapat mencerminkan aspirasi masyarakat yang terhimpun melalui reses anggota DPRD serta merespons dinamika perkembangan lokal. Beberapa sektor prioritas yang menjadi sorotan meliputi penguatan ekonomi lokal, terutama dalam sektor pertanian, UMKM, pariwisata, ketahanan pangan, dan penanganan masalah sampah.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti urgensi untuk melakukan kajian komprehensif terhadap keakuratan data penerima bantuan sosial guna memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran. Meskipun melakukan evaluasi yang mendalam, Fraksi Gerindra menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembahasan anggaran pada tahap berikutnya dengan Badan Anggaran, Komisi, dan TAPD.
