Fraksi PDIP Pangandaran Mendukung KUA-PPAS 2027 dengan Catatan Kritis
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan dukungan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Meskipun memberikan lampu hijau untuk kelanjutan pembahasan, PDIP menyoroti sejumlah catatan penting terkait dengan keterbatasan kapasitas fiskal dan evaluasi pemerataan ekonomi pariwisata.
Sinyal Hijau dengan Catatan Kritis
Ketua Fraksi PDIP DPRD Pangandaran, Ngisom, menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi setelah penjelasan Bupati Pangandaran. Dalam rapat tersebut, Ngisom menyoroti tantangan kapasitas fiskal daerah dalam menyusun APBD 2027.
Ia menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat dalam penyusunan anggaran. Program-program daerah yang tidak efektif harus dievaluasi, sementara program yang berhasil perlu diperkuat alokasinya. Setiap pengeluaran daerah harus memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Integrasi Pariwisata dengan Sektor Lain
Salah satu fokus kebijakan APBD 2027 Pangandaran adalah pertumbuhan ekonomi melalui integrasi sektor pariwisata dengan sektor lain seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan industri kreatif. Fraksi PDIP menegaskan pentingnya adanya distribusi ekonomi yang merata dari sektor pariwisata agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Selain itu, Fraksi PDIP juga mengangkat isu pelantikan Sekretaris Daerah baru dan perlindungan anak. Mereka memberikan ucapan selamat kepada Sekda baru dan mendesak peningkatan alokasi anggaran untuk perlindungan anak serta peningkatan kualitas pendidikan.
Fraksi PDIP siap untuk mengawal pembahasan KUA-PPAS TA 2027 demi menciptakan APBD yang adil dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
