Dalam membicarakan profesionalisme militer, seringkali muncul pemahaman bahwa tentara yang profesional adalah yang fokus pada pertahanan dari ancaman luar negeri, bersikap tunduk terhadap pemerintah sipil, dan menguasai keahlian khusus dalam penggunaan kekuatan bersenjata. Namun, kenyataannya, perjalanan sejarah dan praktik mutakhir justru menunjukkan bahwa fungsi militer berkembang jauh lebih rumit daripada sekedar pengelolaan kekerasan dan pengabdian pada otoritas sipil.
Jika kita menengok negara-negara anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO), terlihat bahwa pembagian peran militer tidak seketat yang digambarkan teori klasik. Selepas invasi Rusia terhadap Ukraina, NATO memang kembali menekankan pentingnya pertahanan kolektif dan pencegahan agresi eksternal. Akan tetapi, misi dan operasi yang dijalankan NATO selama bertahun-tahun memperlihatkan ragam tugas yang jauh melampaui sekadar kesiapan perang antar-negara.
Misalnya, keberadaan Kosovo Force untuk menjaga keamanan di Kosovo, NATO Mission Iraq yang membantu pengembangan institusi pertahanan Irak, Operation Sea Guardian yang menangani isu maritim dan terorisme di Laut Tengah, hingga bantuan pengawasan migrasi di Laut Aegea. Partisipasi NATO dalam pelatihan pasukan Afrika dan dukungan pengangkutan strategi kepada Uni Afrika pun menambah kompleksitas tugas militer masa kini. Rekam jejak mereka termasuk misi-misi kemanusiaan, penanggulangan bencana, hingga operasi keamanan saat gelaran sipil seperti Olimpiade Athena.
Keberagaman ini tidak berarti NATO melupakan aspek kemiliteran inti. Sebaliknya, terdapat kecenderungan akumulasi fungsi, di mana keahlian perang tetap dijaga sementara tanggung jawab baru bermunculan, baik di dalam maupun luar negeri. Fenomena ini menurut Dandeker (1994) merupakan respons logis terhadap situasi keamanan global yang kini penuh dengan dinamika—mulai dari krisis domestik hingga ancaman non-tradisional seperti keruntuhan negara dan terorisme.
Edmunds (2006) melanjutkan bahwa identitas dan fungsi militer bukan hanya soal ancaman nyata, tapi juga bergantung pada relasi dalam koalisi, legitimasi politik di dalam negeri, tekanan fiskal, dan harapan masyarakat. Ini berarti makna profesionalisme senantiasa dibentuk oleh kepentingan strategis yang selalu bersinggungan dengan konteks sosial-politik di mana militer beroperasi.
Diskusi mendalam tentang profesionalisme militer mengacu secara historis pada gagasan Huntington (1957) yang melihat esensi profesionalisme terletak pada penguasaan teknis dan disiplin subordinasi sipil. Dalam konsep itu, militer dianggap profesional ketika ruang lingkup tugasnya tegas dan keterlibatannya dalam urusan sipil diminimalisasi, dengan tujuan penggunaan kekuatan selalu berada di tangan pemangku otoritas politik. Namun, pengalaman di berbagai kawasan dunia menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan bisa sangat beragam.
Stepan (1973) mencatat bagaimana militer di Amerika Latin ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi, keamanan dalam negeri, dan kontra-subversi. Kebutuhan akan keahlian non-militer pun berkembang, tetapi imbasnya, kedekatan militer dengan ranah sipil maupun politik justru meningkat. Stepan memandang bahwa profesionalisme tidak bersifat satu ukuran untuk semua; ragam bentuk profesionalisme bisa membawa konsekuensi politik yang berbeda.
Dalam konteks Eropa, pengalaman negara-negara di sana menunjukkan penugasan militer untuk operasi kemanusiaan, penegakan perdamaian, serta pembangunan kapasitas sipil dan pengelolaan krisis. Namun, ekspansi peran militer ini umumnya tetap di bawah kendali keputusan sipil, berada dalam kerangka hukum nasional dan internasional, serta transparan secara demokratis. Hal ini menandakan bahwa meskipun militer melaksanakan berbagai tugas tambahan, mereka belum tentu memperoleh otonomi politik seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa teori.
Schnabel dan Hristov (2010) menawarkan cara lain membaca fenomena ini dengan membedakan antara tugas domestik dan internasional, militer atau non-militer, serta tugas utama dan subsidiari. Dalam banyak kasus, militer hanya bertindak mendukung institusi lain, tanpa mengambil alih tanggung jawab inti. Penugasan, mandat, struktur komando, dan pola akuntabilitas menentukan apakah pelibatan militer dalam tugas tertentu memperluas atau justru membatasi pengaruhnya.
Namun, perlu diwaspadai bahwa semakin banyaknya peran militer berpotensi menggerogoti kapasitas lembaga sipil, menciptakan ketergantungan, dan mereduksi keunggulan militer di bidang utamanya. Akan tetapi, masalah ini tidak cukup dijawab hanya dengan menempelkan label sipil atau militer pada suatu bidang tugas. Permasalahan pokok adalah menelusuri alasan pelibatan militer, keunikan kapabilitas yang diperlukan, sumber legitimasi mandat, pemegang otoritas utama, serta mekanisme akuntabilitas yang dijalankan.
Pada akhirnya, mengukur profesionalisme militer tidak melulu soal seberapa terbatas atau luas daftar tugasnya. Pertahanan dari ancaman eksternal tetap merupakan inti kompetensi militer, tapi bukan satu-satunya aspek yang perlu dinilai. Pengalaman NATO memperjelas bahwa militer dalam lingkungan demokratis dapat merespons berbagai kebutuhan tanpa harus kehilangan subordinasi politik terhadap otoritas sipil. Penentu kualitas profesionalisme bukan sekadar jenis pekerjaan yang dijalankan, melainkan siapa pemberi mandat, dalam wadah institusi apa, dan mekanisme pertanggungjawaban mana yang diterapkan.
Profesionalisme sejati teruji justru ketika militer berhasil menjaga garis demarkasi atas tanggung jawab politik dan menjalankan fungsi beragam tanpa kehilangan integritas dalam struktur demokrasi.
Sumber: Militer Profesional Tak Hanya Untuk Perang, Broto Wardoyo Soroti Batas Peran
Sumber: Militer Profesional Untuk Apa?
