Beban ekonomi akibat dengue di Indonesia diperkirakan mencapai USD 550,9 juta atau hampir Rp9 triliun sepanjang 2024. Studi Universitas Gadjah Mada (UGM) juga mencatat lebih dari 2 juta kasus rawat inap, menunjukkan bahwa demam berdarah dengue bukan lagi persoalan musiman, melainkan ancaman kesehatan yang dapat berlangsung sepanjang tahun.
Temuan tersebut berasal dari studi Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM yang dilakukan Apoteker Diah Ayu Puspandari. Menurut Diah, kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya menghapus beban biaya yang harus ditanggung pasien.
Biaya pasien dan hilangnya produktivitas
Pasien peserta JKN masih mengeluarkan biaya mandiri rata-rata Rp1,1 juta hingga Rp1,3 juta dalam satu periode sakit akibat dengue. Pengeluaran itu terutama digunakan untuk kebutuhan nonmedis, seperti transportasi dan akomodasi pendamping, di luar kerugian akibat hilangnya produktivitas atau pendapatan.
Adapun pasien yang tidak memiliki asuransi menghadapi beban jauh lebih besar, yakni sekitar Rp4,3 juta hingga Rp5,6 juta. Biaya tersebut mencakup seluruh kebutuhan perawatan medis yang harus dibayar sendiri.
“Studi terbaru kami pada 2024 menunjukkan bahwa kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum sepenuhnya membebaskan pasien dari beban biaya,” kata Diah dalam keterangan pers yang diterima pada 23 Juli 2026.
Kerugian produktivitas menjadi salah satu komponen terbesar dalam beban tidak langsung dengue. Pada kelompok pasien JKN, kehilangan waktu produktif akibat sakit diperkirakan mencapai USD115 juta atau sekitar Rp1,81 triliun pada 2024. Sementara pada pasien non-JKN, termasuk pengguna asuransi swasta dan pasien yang membayar secara mandiri, nilainya mencapai USD47,8 juta atau sekitar Rp755,2 miliar.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Sri Rezeki Hadinegoro, mengatakan dampak tersebut juga dirasakan keluarga pasien. Ketika anak menjalani perawatan di rumah sakit, orang tua perlu mendampingi sehingga waktu kerja dan produktivitas berkurang. Kondisi serupa terjadi ketika orang tua yang sakit harus dirawat oleh anggota keluarga.
“Selain biaya perawatan dan pengobatan yang harus dikeluarkan, dampak lain yang tidak tampak adalah terganggunya produktivitas; apalagi untuk pemulihan dari infeksi dengue perlu waktu yang cukup lama sekitar 1-2 minggu,” ujar Sri Rezeki.
Pencegahan dinilai perlu diperluas
Sri Rezeki menilai penanganan dengue tidak dapat hanya mengandalkan 3M Plus. Ia mendorong pengendalian vektor nyamuk, penguatan diagnosis dini di fasilitas kesehatan, serta penggunaan intervensi medis inovatif seperti vaksinasi dilakukan secara terpadu.
Guru Besar Departemen Farmakologi dan Terapi FK-KMK UGM, Jarir At Thobari, memaparkan kajian pemodelan ekonomi kesehatan dalam 9th Asia Dengue Summit 2026 di Singapura. Model tersebut memperkirakan vaksinasi dengue dapat menurunkan kasus bergejala, rawat inap, dan kematian selama periode 20 tahun, sekaligus mengurangi beban penyakit sebesar 1,1 juta hingga 1,3 juta DALY.
Dari perspektif masyarakat, pemodelan itu juga memperkirakan potensi penghematan USD329 juta hingga USD731 juta atau sekitar Rp5,2 triliun hingga Rp11,5 triliun selama 20 tahun. Perhitungan tersebut mencakup biaya keluarga, kehilangan produktivitas, dan dampak ekonomi lain di luar anggaran kesehatan.
Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht menyatakan perusahaan akan mendukung pencegahan melalui edukasi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat serta upaya memperluas akses terhadap pencegahan dengue. Ketua IDAI Jaya Rismala Dewi juga mendorong penguatan peran dokter anak dalam edukasi orang tua, deteksi dini, dan pendampingan keluarga.
