Belakangan ini gelombang demonstrasi telah mencuat dan menimbulkan dampak yang signifikan. Beberapa partai politik telah mengambil tindakan drastis dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI yang dianggap telah melakukan pernyataan atau tindakan yang menyakitkan hati rakyat. Keputusan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan strategis dengan para pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo menegaskan bahwa partai politik telah mengambil tindakan nyata seperti pencabutan keanggotaan, pengurangan tunjangan, dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota dewan yang bersalah.
Lima anggota DPR yang dinonaktifkan antara lain Ahmad Sahroni dari Partai NasDem, Nafa Urbach dari Partai NasDem, Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional, Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional, dan Adies Kadir dari Partai Golkar. Langkah tegas partai politik ini diharapkan dapat menenangkan kekhawatiran publik dan memperkuat tekad wakil rakyat untuk lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang dan instrumen internasional, selama disuarakan secara damai.
Inisiatif ini menjadi sorotan masyarakat karena menunjukkan bahwa konsekuensi akan ditempatkan pada anggota DPR yang tidak mematuhi tata tertib dan nilai-nilai etika politik. Partai NasDem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golkar secara bersama-sama mengambil langkah-langkah penegakan disiplin ini sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap rakyat. Semoga dengan adanya tindakan ini, hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat dapat membaik serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
