Pemerintah Indonesia sedang menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, dalam bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Upaya ini mendapatkan kritik karena dianggap merusak lingkungan lokal.
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan. Izin tersebut diberikan atas nama Kementerian Pertahanan RI dengan luas mencapai 13.540 hektar, di kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Proyek ini merupakan bagian dari PSN Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke untuk mengembangkan 1 juta hektar sawah.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek ini berada di kawasan hutan adat dan terdapat lokasi dengan nilai konservasi tinggi. Pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend dan Gebze Dinaulik, menyatakan bahwa tanah mereka telah digusur.
“Pemerintah melanggar hak hidup, hak masyarakat adat, dan merusak lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip Free Prior Informed Consent,” kata Direktur PUSAKA, Franky Samperante.
PUSAKA juga menduga bahwa proyek PSN Merauke untuk mencetak satu juta hektar sawah baru dan pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan ini belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan.
Beberapa hari yang lalu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, memastikan bahwa PSN yang dilakukan Kementerian Pertanian saat ini berjalan dengan baik, termasuk proyek food estate di Merauke. Wamentan mengatakan bahwa program food estate dan cetak sawah adalah penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Sementara itu, LBH Papua juga mengkritik proyek tersebut dan meminta pemerintah untuk menghentikan penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di Merauke.
Pemerintah terus meneruskan PSN meski mendapat kritik dari berbagai pihak terkait dampak lingkungan dari proyek ini.
