Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah percepatan dalam penyelesaian paradoks yang ada di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti deposit nikel terbesar di dunia dan pasar sawit dunia, masih terdapat ketimpangan yang perlu diselesaikan. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengakhiri paradoks tersebut dengan fokus pada penguasaan sumber daya alam sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Melalui Danantara, Indonesia berharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Diharapkan bahwa konsolidasi kekayaan dan kekuatan negara melalui Danantara akan mempercepat pembangunan sektor strategis seperti industri hilirisasi nikel dan kobal, pengembangan kecerdasan buatan, dan pembangunan kilang minyak. Dengan aset senilai Rp14 triliun di bawah pengelolaan Danantara, Indonesia diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai negara maju dengan kesejahteraan merata pada tahun Emas 2045. Peluncuran Danantara sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-80 Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengelola investasi, tetapi juga pendorong utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi sumber daya alam dianggap sebagai kunci untuk kemajuan yang lebih baik dan percepatan pembangunan yang signifikan sebagai upaya Indonesia dalam mengakhiri paradoks yang telah lama ada.
