Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada tanggal 24 Februari 2025 untuk mengakhiri paradoks yang terjadi di negara tersebut. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, seharusnya mampu memberikan kesejahteraan bagi semua rakyatnya. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menulis di bukunya bahwa paradoks yang ada di Indonesia harus segera diselesaikan.
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), menyatakan bahwa dengan pembentukan Danantara, fokus Indonesia akan lebih tertuju pada mengendalikan industri strategis dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Saat ini, sebagian besar sumber daya alam Indonesia diekspor mentah, sehingga nilai tambahnya tidak dinikmati secara maksimal oleh rakyat Indonesia.
Melalui Danantara, lembaga investasi ini akan mendanai berbagai proyek strategis seperti hilirisasi nikel dan kobalt, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembangunan kilang minyak dan industri pendukung. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan aset senilai Rp 14.000 triliun yang dikelola oleh Danantara, diharapkan bisa terjadi percepatan pembangunan menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Peluncuran Danantara juga dianggap sebagai hadiah ulang tahun Indonesia yang ke-80. Dengan konsolidasi kekayaan dan kekuatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam satu entitas pengelolaan investasi, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan memacu pertumbuhan ekonomi yang merata. Hilirisasi dianggap sebagai instrumen penting dalam mendorong kemajuan dan percepatan pembangunan di Indonesia.
