Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan kenaikan gaji nasional bagi para hakim, dengan penyesuaian tertinggi mencapai 280%. Sejak hampir dua dekade, gaji hakim telah tetap stagnan, menyebabkan banyak hakim, terutama di daerah terpencil, mengalami kesulitan keuangan. Prabowo menekankan pentingnya hakim hidup dengan martabat dan tidak bisa dipengaruhi oleh kepentingan khusus. Saat pelantikan para hakim di Gedung Mahkamah Agung di Jakarta, Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia, menyatakan komitmen untuk meningkatkan gaji hakim guna memastikan kesejahteraan mereka sesuai dengan tingkat penyesuaian yang beragam.
Menurut Prabowo, para hakim adalah landasan terakhir keadilan bagi warga yang mencari keadilan. Dia menekankan perlunya hakim bersikap adil dan menjunjung tinggi keadilan tanpa diskriminasi. Prabowo sangat terkejut mengetahui bahwa gaji hakim tidak mengalami kenaikan selama 18 tahun, dan banyak hakim masih mengalami kesulitan finansial.
Presiden menyatakan kesiapannya untuk memotong anggaran militer dan polisi jika diperlukan untuk mendanai reformasi gaji hakim. Menurutnya, penegakan hukum tidak akan berhasil jika pelaku kejahatan tidak diadili secara adil dan berkeadilan. Ia memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengalokasikan dana dari APBN untuk kenaikan gaji hakim, dengan memberikan prioritas pada hakim berpangkat terendah yang mendapat kenaikan hingga 280%.
Prabowo yakin bahwa anggaran negara mencukupi untuk mendukung kenaikan gaji ini. Baginya, sistem hukum suatu negara adalah landasan keberhasilan, dan keadilan harus dijamin bagi semua warga. Dengan hakim yang kuat, penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Prabowo menegaskan pentingnya hukum ditegakkan demi kepentingan bersama untuk menciptakan ketertiban.
