Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan isu hakim dan kualitas penegakan hukum sebagai sorotan utama dalam acara pengukuhan hakim Mahkamah Agung (MA). Di hadapan para hakim yang baru dikukuhkan, Prabowo menegaskan bahwa lembaga yudikatif bukan sekadar bagian dari struktur negara, melainkan benteng terakhir bagi rakyat yang mencari keadilan.
Dalam pandangannya, sistem hukum yang kuat tidak bisa berdiri tanpa dukungan nyata kepada para penegaknya. Karena itu, pemerintah disebut tengah menempuh langkah strategis dengan menaikkan gaji hakim di Indonesia. Prabowo menilai, kesejahteraan yang memadai menjadi salah satu cara untuk menjaga integritas dan memperkuat kemandirian peradilan, terutama bagi hakim yang memikul tanggung jawab besar dalam memutus perkara.
Prabowo Minta Menteri Cari Anggaran
Prabowo secara terbuka meminta para menteri, khususnya Menteri Keuangan, untuk mencari ruang anggaran demi mendukung kebijakan tersebut. Ia bahkan menyatakan siap mengambil alih alokasi dari pos lain bila memang diperlukan. Sikap itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjadikan penguatan hakim sebagai prioritas, bukan sekadar janji di atas kertas.
Presiden juga menyoroti masih minimnya dukungan yang selama ini diterima lembaga yudikatif. Menurutnya, hakim yang memiliki kualitas, kekuatan, dan integritas tinggi perlu mendapat perhatian lebih agar tidak mudah goyah dalam menjalankan tugas. Dalam konteks itu, kenaikan gaji diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga marwah peradilan.
Kenaikan Gaji Capai 280 Persen
Langkah yang diumumkan Prabowo bukan perubahan kecil. Pemerintah memutuskan kenaikan gaji hakim dengan persentase yang beragam, dan yang paling tinggi mencapai 280 persen untuk hakim junior. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memperbaiki fondasi sistem hukum dari sisi kesejahteraan aparat peradilan.
Di tengah sorotan publik terhadap penegakan hukum, pernyataan Prabowo juga memunculkan pesan yang tegas: keadilan tidak boleh dibiarkan rapuh karena lemahnya dukungan negara kepada para hakim. Bagi pemerintah, memperkuat hakim berarti memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
