Mahkamah Agung akhirnya mengisi kembali posisi Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) setelah lebih dari tujuh tahun dibiarkan kosong. Dr. Sobandi resmi dipercaya menduduki jabatan itu melalui Kepres Nomor 114/TPA Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juli 2025. Penunjukan ini menandai babak baru dalam struktur pimpinan Mahkamah Agung yang selama ini belum sepenuhnya lengkap di level eselon I.
Posisi Strategis yang Lama Kosong
Pengangkatan Sobandi tidak berdiri sendiri. Bersamanya, Suradi ditetapkan sebagai Kepala Badan Pengawasan MA RI, sementara Syamsul Arief dipercaya memimpin Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan serta Pelatihan Hukum dan Peradilan. Dengan keputusan tersebut, seluruh Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI kini terisi penuh, sebuah kondisi yang dinilai penting untuk memperkuat ritme kerja lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
Rekam Jejak Panjang di Dunia Peradilan
Sobandi lahir di Karawang pada 4 Februari 1969 dan dikenal memiliki pengalaman panjang di lingkungan peradilan. Sepanjang kariernya, ia pernah bertugas sebagai hakim di sejumlah pengadilan negeri, mulai dari PN Blangkejeren di Aceh, PN Sungai Penuh di Jambi, PN Indramayu di Jawa Barat, hingga PN Batam. Kariernya kemudian berlanjut saat ia dipercaya menjadi Ketua PN Denpasar Kelas I A dan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.
Setelah itu, Sobandi menempati posisi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sekaligus Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Jejak jabatan tersebut menunjukkan bahwa ia bukan sosok baru dalam urusan administrasi maupun teknis kelembagaan di tubuh MA.
Fokus Pembenahan Administrasi
Selain pengalaman struktural, Sobandi juga tercatat mengikuti berbagai pelatihan di dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah Pelatihan Internasional tentang Tindak Pidana Satwa Liar di Amerika Serikat. Bekal itu menjadi salah satu modal penting saat ia kini memegang tanggung jawab besar sebagai Kepala BUA MA RI.
Di posisi barunya, Sobandi diharapkan mendorong pembenahan administrasi Mahkamah Agung serta menghadirkan inovasi dalam layanan administrasi badan peradilan di seluruh Indonesia. Dengan lengkapnya jajaran eselon I, perhatian kini tertuju pada bagaimana kepemimpinan baru ini akan mempercepat pembenahan internal lembaga peradilan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
