Kolaborasi Pangdam VI/Mulawarman dan Kajati Kaltim Diperkuat Lewat Penandatanganan Kerja Sama
Sinergi antara TNI dan Kejaksaan di Kalimantan Timur kembali ditegaskan lewat penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc. dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Assoc. Prof. Dr. Supardi, S.H., M.H. Kesepakatan itu menjadi penanda bahwa dukungan pengamanan terhadap institusi penegak hukum tidak hanya bersifat simbolis, tetapi diarahkan untuk memperkuat stabilitas kerja dan kepastian dalam pelaksanaan tugas di daerah.
Penandatanganan berlangsung dalam rangka apel gelar pasukan pengamanan di halaman Kantor Kejati Kaltim, Rabu (27/8/2025). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pangdam VI/Mulawarman dan Kajati Kaltim, serta diikuti prajurit TNI, pegawai Kejati Kaltim, dan Kejari Samarinda. Dalam apel itu, sejumlah alutsista milik Kodam VI/Mlw turut ditampilkan sebagai bentuk kesiapsiagaan satuan dalam mendukung pengamanan dan penegakan hukum di wilayah Kalimantan Timur.
Penegasan Dukungan TNI untuk Kejaksaan
Dalam kesempatan tersebut, Rudy menekankan pentingnya posisi Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang menjaga rasa keadilan di Indonesia. Menurut dia, keterlibatan TNI dalam pengamanan bukan semata respons seremonial, melainkan bagian dari komitmen menjaga stabilitas institusi negara yang menjalankan fungsi strategis. Bentuk dukungan yang diberikan, termasuk pengerahan personel dan alutsista, disebut disesuaikan dengan kebutuhan serta permintaan resmi dari Kejaksaan.
Di sisi lain, Kejati Kaltim menilai apel gelar pasukan ini menjadi ruang untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan kondusif. Situasi yang stabil dinilai penting agar seluruh proses penegakan hukum dapat berjalan tanpa gangguan, sekaligus menjaga kewibawaan institusi di mata publik. Kerja sama ini juga dipandang sebagai langkah untuk memperkuat pelayanan Kejaksaan agar tetap dipercaya masyarakat.
Langkah Konkret Jaga Stabilitas dan Independensi
Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kajati dan Pangdam VI/Mlw menjadi langkah nyata dalam membangun koordinasi yang lebih terarah antara kedua institusi. Selain mendukung keamanan operasional, kerja sama ini juga dikaitkan dengan upaya menjaga independensi Kejaksaan di Kalimantan Timur, sejalan dengan regulasi yang mengatur perlindungan negara terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Melalui momentum ini, TNI dan Kejaksaan menunjukkan bahwa penguatan penegakan hukum tidak berdiri sendiri. Ada kebutuhan akan dukungan lintas lembaga agar keamanan, ketertiban, dan kelancaran tugas negara tetap terjaga, terutama di wilayah yang memiliki dinamika penegakan hukum dan keamanan yang terus berkembang.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
