Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Penguatan Hasil E-Monev 2025: Dorong Transparansi Digital dan Akuntabilitas Pemerintahan Menuju Jakarta yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan sebagai instrumen penilaian komitmen dan kinerja badan publik dalam menerapkan keterbukaan informasi. Lebih dari 800 badan publik berpartisipasi dalam E-Monev 2025, dengan sebagian besar di antaranya telah mengisi Self Assessment Questionnaire (SAQ).
Aang Muhdi Gozali, selaku Komisioner KI DKI Jakarta, menjelaskan bahwa hasil E-Monev ini membantu dalam mengevaluasi kualitas data dan informasi yang disajikan oleh badan publik. Penilaian tidak hanya dilakukan secara kuantitatif tetapi juga memperhatikan kualitas informasi dan komitmen terhadap keterbukaan. Para narasumber juga menyoroti pentingnya integritas pimpinan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga.
Agus Pambagio, seorang pengamat kebijakan publik, menekankan bahwa integritas pimpinan sangat krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Dia juga menyoroti kebutuhan akan transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama di sektor filantropi. Selain itu, implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) harus dilihat sebagai dorongan bagi badan publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan.
Selain itu, Romanus Ndau, seorang praktisi kebijakan publik, menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi dan visitasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik. Dia menekankan bahwa birokrasi modern harus dibangun berdasarkan nilai meritokrasi dan kompetensi yang didasarkan pada nilai keterbukaan. FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan E-Monev 2025 yang dilakukan oleh KI DKI Jakarta dan dihadiri oleh jajaran Komisioner, tenaga ahli, dan sekretariat untuk membahas langkah-langkah strategis ke depan.
