Dalam suasana persaingan geopolitik antariksa yang semakin intens, Indonesia harus segera merumuskan strategi nasional yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga memprioritaskan kepentingan jangka panjang bangsa. Hal ini disorot dalam diskusi publik tentang “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI. Diskusi tersebut menghadirkan berbagai pakar lintas sektor untuk membahas urgensi kemandirian antariksa.
Keynote speaker dalam diskusi tersebut, Prof. Thomas Djamaluddin, menegaskan bahwa kemandirian antariksa adalah syarat mutlak bagi kedaulatan dan daya saing bangsa. Dikatakan bahwa Indonesia, yang telah memulai perjalanan antariksa sejak 1960-an dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit secara mandiri, sekarang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan program antariksa, pendanaan yang terbatas, serta kebijakan pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN. Menurut Prof. Djamaluddin, Indonesia berisiko tertinggal jika tidak segera mengambil langkah strategis untuk bertransformasi menjadi produsen aktif dalam ekonomi antariksa global.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim juga menekankan pentingnya ruang antariksa sebagai domain strategis yang setara dengan darat, laut, dan udara. Indonesia dihadapkan pada rivalitas global dan militerisasi orbit, sehingga tidak bisa lagi bersikap pasif. Revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional diusulkan sebagai langkah koordinasi lintas sektor. Dari Asosiasi Antariksa Indonesia, Anggarini S., M.B.A., menyatakan bahwa kemandirian antariksa adalah prasyarat untuk ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Laksono, mengakui bahwa penguasaan antariksa merupakan indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. DPR RI menganggap antariksa sebagai pilar strategis ketahanan nasional dan mendorong RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sebagai langkah menuju tata kelola antariksa yang berdaulat. Direktur Kementerian PPN/Bappenas, Yusuf Suryanto, menekankan bahwa kemandirian antariksa memerlukan kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan yang adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten.
Diskusi ini menyoroti perlunya dukungan politik yang lebih kuat terhadap sektor antariksa untuk mencapai kemandirian nasional. Mahasiswa Unhan mempertanyakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor antariksa, namun potensi keberlanjutan Badan Antariksa mendapatkan sinyal positif dari Pusat Riset Teknologi Roket. Indonesia harus segera menyusun strategi antariksa nasional yang komprehensif agar dapat aktif dalam ekonomi antariksa global dan tidak hanya menjadi penonton. Tanpa komitmen dan aksi nyata, mimpi Indonesia untuk berperan aktif dalam ekonomi antariksa akan tetap menjadi impian belaka.
Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global
