Chappy Hakim, ketua PSAPI, mendukung revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi nasional. Menurutnya, fragmentasi kelembagaan adalah salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan ruang udara dan ruang Antariksa di Indonesia.
Fungsi-fungsi kedirgantaraan tersebar di berbagai instansi, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan. BRIN/LAPAN hadir untuk mengembangkan teknologi Antariksa dan satelit, sementara TNI AU menjaga wilayah udara, dan Kominfo dan BSSN melindungi jaringan data berbasis satelit.
Dewan Penerbangan seharusnya dihidupkan kembali untuk menjadi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan mandat yang diperluas. Hal ini diungkap oleh Chappy dalam keterangan tertulis dan diskusi publik bertema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diadakan oleh CIReS LPPSP, FISIP UI.
Dewan ini adalah high level council pusat perumusan kebijakan, integrasi strategi sipil-militer, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam tata kelola ruang udara dan ruang antariksa Indonesia. Komposisi dewan mencakup berbagai instansi pemerintah, TNI AU, dan sektor swasta.
Chappy mendukung Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional karena ruang antariksa telah menjadi medan kontestasi geopolitik yang nyata. Tanpa arsitektur strategi nasional yang kuat, Indonesia hanya akan menjadi pengguna pasif dalam percaturan global.
Kedaulatan negara harus mencakup udara dan antariksa secara utuh. Tanpa koordinasi lintas sektor yang solid, Indonesia akan terus menjadi pengguna pasif, bukan pemain aktif dalam percaturan geopolitik global. Revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum tertinggi koordinasi lintas sektor menjadi langkah mendesak yang perlu diambil.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
