Durasi dan Aturan Wajib Militer di 15 Negara
Sistem wajib militer masih menjadi pilihan banyak negara untuk menjaga kesiapsiagaan pertahanan. Di sejumlah tempat, kebijakan ini bukan sekadar urusan militer, melainkan juga bagian dari cara negara membentuk disiplin, loyalitas, dan rasa kebangsaan di kalangan warga. Meski modelnya berbeda-beda, satu benang merahnya sama: negara ingin memastikan ada cadangan kekuatan yang siap dikerahkan ketika dibutuhkan.
Berdasarkan data World Population Review, tercatat ada 86 negara di dunia yang masih menerapkan wajib militer. Dari jumlah itu, Korea Selatan kerap menjadi contoh paling dikenal karena kebijakan ini melekat kuat dengan kondisi keamanan di Semenanjung Korea. Namun, bukan hanya Korea Selatan. Masih ada 15 negara lain yang juga menerapkan aturan serupa dengan durasi dan ketentuan yang tidak seragam.
Korea Selatan, Singapura, dan Finlandia Punya Aturan Berbeda
Di Korea Selatan, pria berusia 18 hingga 28 tahun wajib mengikuti wajib militer selama 18 hingga 24 bulan, tergantung cabang militer yang dipilih. Ketentuan ini erat kaitannya dengan kebutuhan pertahanan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara.
Singapura menerapkan pola yang lebih tegas. Wajib militer berlaku selama 24 bulan bagi pria warga negara dan penduduk tetap yang telah berusia 18 tahun. Sementara itu, Finlandia mewajibkan pria berusia 18 hingga 30 tahun menjalani dinas militer dengan durasi 165 hingga 347 hari, menyesuaikan cabang tugas yang diambil.
Swiss, Norwegia, hingga Israel Masih Pertahankan Dinas Militer
Swiss juga mempertahankan kebijakan serupa. Pria berusia 18 hingga 30 tahun diwajibkan menjalani dinas militer selama 5 hingga 7 bulan, sedangkan perempuan dapat ikut secara sukarela. Di negara-negara lain seperti Rusia, Turki, Brasil, Korea Utara, Norwegia, Thailand, Aljazair, Armenia, Estonia, Swedia, dan Israel, ketentuan wajib militer tetap berlaku, meski lama pelatihan dan batas usianya berbeda-beda.
Perbedaan aturan itu menunjukkan bahwa wajib militer tidak hanya dipakai sebagai instrumen pertahanan, tetapi juga sebagai alat menjaga stabilitas dalam negeri dan memperkuat identitas nasional. Dalam konteks geopolitik yang terus berubah, sejumlah negara masih menganggap wajib militer sebagai bagian penting dari strategi keamanan jangka panjang.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
