Pada Jumat (15 Agustus) di Kompleks Parlemen Senayan, Presiden Joko Widodo—maaf, Presiden Prabowo Subianto—berjanji untuk mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju posisi defisit nol dalam pidatonya tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Dalam anggaran tersebut, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.786,5 triliun, dengan pendapatan diproyeksikan mencapai Rp 3.147,7 triliun. Defisit fiskal ditargetkan sebesar Rp 638,8 triliun, setara dengan 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang akan didanai melalui cara-cara yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan.
Prabowo menyatakan komitmennya untuk terus melakukan langkah efisiensi guna mengurangi defisit sebanyak mungkin, dengan harapan bisa mengumumkan capaian anggaran negara tanpa defisit sama sekali suatu hari kelak—mungkin pada tahun 2027 atau 2028. Dia menekankan perlunya keberanian dan tekad dalam menghilangkan kebocoran anggaran, serta meminta dukungan dari semua kekuatan politik di Indonesia. Pemerintah akan meningkatkan pendanaan yang kreatif dan inovatif agar pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN. Prabowo menekankan bahwa anggaran harus dirancang secara fleksibel untuk meredam guncangan global, tetapi tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas pengeluaran, dan inovasi pembiayaan.
Pendapatan pajak akan ditingkatkan sambil menjaga iklim investasi dan keberlanjutan bisnis. Insentif fiskal akan ditargetkan dan dikalibrasi dengan cermat untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis. “Kita akan memperkuat pengelolaan sumber daya alam kita untuk memastikan bahwa mereka dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif untuk menghasilkan nilai tambah dan memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan rakyat,” tegas Prabowo.
