Pembicaraan mengenai reformasi TNI kerap kali terjebak pada persoalan permukaan, yaitu kekhawatiran militer kembali campur tangan dalam urusan sipil. Padahal, bila ditelaah lebih dalam, persoalannya terletak pada masalah struktural yang berakar pada sistem promosi dan karier militer yang selama ini masih belum transparan dan akuntabel.
Kontroversi mengenai peran militer di masa transisi demokrasi pun kembali dibedah dalam sebuah diskusi yang diadakan Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada 4 Maret 2026. Di forum tersebut, Aditya Batara Gunawan, Beni Sukadis, dan Yudha Kurniawan membongkar sisi-sisi kurang terdengar dari dinamika profesionalisme TNI.
Ambiguitas Batas Peran antara Sipil dan Militer
Secara teori, dunia militer seharusnya fokus pada pertahanan negara dari ancaman eksternal, sementara peran keamanan domestik dipegang sipil. Namun realitas di Indonesia memperlihatkan peran yang kian tumpang tindih dan tidak jelas, hal ini berisiko menurunkan kualitas profesionalisme prajurit jika tak diatur tegas.
Kunci masalah salah satunya terletak pada sistem promosi yang semestinya murni berbasis merit dan prestasi. Namun menurut Aditya Batara, dalam praktiknya sering pula disusupi kepentingan politik, khususnya di era populis. “Jabatan-jabatan penting dalam tubuh TNI banyak dipengaruhi oleh faktor kedekatan pribadi dengan pemimpin politik,” sorot Aditya, sebuah kondisi yang memicu bias sekaligus mengancam objektivitas penilaian.
Lebih lanjut, pengangkatan Panglima TNI yang secara legal memerlukan persetujuan DPR seharusnya menjadi bentuk pengawasan dan kendali sipil. Namun Yudha Kurniawan memperingatkan bahwa prosedur ini justru membuka ruang intervensi serta politisasi jabatan, menjadikan TNI rentan dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan dalam konstelasi politik nasional.
Yudha juga membandingkan dengan negara lain dimana supremasi sipil terhadap militer bisa diatur berbeda. Di Inggris, misalnya, penunjukan pimpinan militer tak harus melalui persetujuan legislatif. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana hubungan sipil-militer memiliki karakteritul khas di berbagai negara demokrasi.
Kemacetan Karier dan Ketimpangan Struktural
Terkait profesionalisme, Beni Sukadis berpendapat fokus tidak boleh hanya soal pemisahan militer-polisi atau aspek legal formal, tapi juga menyoal kualitas meritokrasi dalam tubuh TNI. Kenyataannya, jalur promosi sering tersumbat, sementara faktor personal dan jaringan tetap kuat berpengaruh. Ini berdampak pada sterilitas profesionalitas yang diidamkan.
Yudha menambahkan, TNI mengalami surplus perwira karena ketidakseimbangan antara jumlah personel dan kapasitas jabatan yang tersedia. Akibatnya, semakin banyak perwira tidak mendapatkan posisi yang sesuai dengan pangkatnya. Masalah ini ditambah bottleneck dalam promosi, terbatasnya anggaran lembaga pendidikan militer, hingga sarana latihan yang belum memadai.
Tekanan surplus ini kerap “diatasi” dengan memperluas peran TNI ke ranah sipil sampai memperbesar organisasi guna menampung kelebihan pejabat. Namun, pendekatan ini justru menjauhkan TNI dari esensi reformasi itu sendiri.
Dinamisasi Rotasi Panglima dan Politik Kepemimpinan
Beni membongkar mitos tradisi rotasi matra dalam suksesi Panglima TNI. Data sejarah menunjukkan, transisi kekuasaan kadang tak mengikuti pola rotasi ideal antarmatra, seperti kasus Moeldoko dan Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat. Artinya, nuansa kepentingan elite poliitik dan kecenderungan presiden kerap menjadi faktor penentu utama alih jabatan di puncak TNI.
Makna Reformasi bagi Demokrasi
Reformasi TNI menjadi soal strategis, terutama saat gelombang kemunduran demokrasi kian terasa di Indonesia. Menjaga relasi sipil-militer bukan berarti semata-mata membatasi militer berpolitik, namun juga mendorong kematangan sipil agar tidak terjebak menarik militer ke pusaran kekuasaan.
Untuk mewujudkan profesionalisme, tata kelola karier TNI perlu dikelola otonom, dengan sipil berperan sebagai pengawas yang proporsional, bukan sebagai pengendali mutlak. Pengalaman dari negara-negara maju menunjukkan, kemandirian internal TNI harus dihargai agar profesionalisme tak mudah tergadai demi kepentingan politik jangka pendek. Jika nilai ini tertanam, reformasi TNI akan benar-benar mengakar demi kesinambungan demokrasi Indonesia.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
