Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia sebelum dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 1966. Perjalanannya tidak berlangsung singkat: organisasi ini tumbuh sejak masa kolonial, mengalami kehancuran setelah Peristiwa Madiun 1948, bangkit melalui Pemilu 1955, lalu runtuh setelah pergolakan politik 1965.
Sejarah PKI dan peristiwa 1965 masih memuat perbedaan penafsiran di kalangan sejarawan. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyebut sumber mengenai periode tersebut berasal dari beragam koleksi, termasuk arsip Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang. Karena itu, pembahasan sejarahnya perlu membedakan fakta yang terdokumentasi, keputusan resmi negara, serta interpretasi yang masih diperdebatkan.
Dari ISDV ke konflik Madiun
Akar gerakan komunis di Indonesia bermula dari pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi itu berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang kemudian dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan tersebut gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas PKI pun mengalami pembatasan selama pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil sebagai kekuatan politik. Namun, partai tersebut terlibat dalam konflik besar pada 1948. Pada 18 September tahun itu, terjadi proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok-kelompok kiri.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan mencatat Peristiwa Madiun sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang mencakup sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI. Pemerintah mengakhiri konflik tersebut dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sementara sebagian lainnya tewas.
Bangkit lewat Pemilu 1955
Setelah mengalami kehancuran organisasi akibat Peristiwa Madiun, PKI membangun kembali kekuatannya pada dekade 1950-an. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan tokoh-tokoh lainnya, partai itu memperluas basis dukungan di kalangan buruh, petani, pemuda, dan kelompok masyarakat lain.
Kekuatan tersebut terlihat dalam Pemilu 1955. Data Komisi Pemilihan Umum mencatat PKI memperoleh 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Hasil itu memberikan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU.
Untuk pemilihan anggota Konstituante, PKI meraih sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi. Perolehan tersebut menempatkan PKI sebagai salah satu kekuatan politik utama dalam sistem demokrasi parlementer pada pertengahan 1950-an.
Dari Nasakom ke pembubaran
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan politik semakin terpusat pada Presiden Soekarno, sementara persaingan antara kelompok nasionalis, agama, militer, dan komunis menguat.
PKI mendukung gagasan Nasakom, yakni penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pada awal 1960-an, pengaruhnya semakin besar melalui organisasi massa dan ruang politik yang diperoleh dalam pemerintahan Soekarno. Namun, ketegangan dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lain juga meningkat. Perselisihan itu mencakup persoalan politik, ideologi, organisasi massa, agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima.
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S itu memiliki beragam penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab dan tingkat keterlibatan PKI sebagai organisasi.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan menindak PKI beserta organisasi maupun orang-orang yang dianggap terkait. Pada akhir 1965 hingga 1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai bentuk kekerasan. Komnas HAM mencatat adanya dugaan pelanggaran HAM berat, antara lain pembunuhan, pemindahan paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.
Pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan pembubaran PKI serta organisasi massanya. Keputusan itu diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966, yang menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia dan melarang penyebaran atau pengembangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Pembubaran tersebut mengakhiri keberadaan PKI sebagai kekuatan politik resmi dan ikut menandai perubahan menuju pemerintahan Orde Baru. Soeharto kemudian diangkat sebagai presiden pada 1968. Hingga kini, G30S, kekerasan 1965-1966, dan tingkat keterlibatan berbagai aktor masih menjadi objek penelitian sejarah dengan menggunakan beragam sumber arsip.
