Sidang perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Reklamasi Pertambangan Batubara diadakan oleh Pengadilan Negeri Samarinda. Terdakwa, Idi Erik Idianto Direktur Utama CV Arjuna dan Amrullah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim, dihadirkan dalam sidang tersebut. Agenda sidang ini meliputi pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Kaltim.
Dalam persidangan, saksi-saksi dari Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltim, seperti Goenoeng Djoko Hadi Poetranto, Azwar Busra, Markus Taruk Allo, dan Sandy Fadilah, diminta memberikan keterangan terkait mekanisme penempatan jaminan reklamasi. Mereka menjelaskan bahwa jaminan reklamasi oleh CV Arjuna telah dilakukan sejak tahun 2010 hingga 2019 dengan total sekitar Rp8,9 Milyar.
Proses penempatan jaminan tersebut melalui berbagai tahapan yang melibatkan perubahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi, surat dari Kementerian ESDM, serta peminjaman Deposito yang harus disetujui oleh berbagai pihak di Dinas ESDM. Namun, hingga saat ini, penyerahan dokumen penempatan jaminan reklamasi kepada PTSP masih belum dilakukan sepenuhnya.
Para saksi juga menjelaskan bahwa Jaminan Reklamasi tersebut tidak bisa dicairkan dan proses pencairan harus melalui tahapan tertentu. Pihak Dinas ESDM mengaku tidak mengetahui bahwa Jaminan Reklamasi telah dicairkan oleh CV Arjuna sebelum pemeriksaan kasus ini. Selain itu, kerugian keuangan negara akibat kasus ini mencapai Rp6,8 Milyar berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kaltim.
Sidang ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi lebih lanjut oleh JPU pada tanggal 24 November 2025. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Jemmy Tanjung Utama SH MH masih akan melanjutkan proses persidangan untuk mengungkap lebih banyak detail terkait dengan kasus ini.
