Pelanggaran Korupsi di CV Arjuna: Sidang Bongkar Alur Jaminan Reklamasi yang Dipersoalkan
Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan reklamasi pertambangan batubara di Samarinda kembali menyorot perhatian publik. Di Pengadilan Negeri Samarinda, persidangan yang menyeret Direktur Utama CV Arjuna, Idi Erik Idianto, serta Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim, Amrullah, mengungkap rangkaian administrasi jaminan reklamasi yang dinilai bermasalah. Dalam sidang itu, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Kaltim menghadirkan sejumlah saksi untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penempatan jaminan tersebut dijalankan selama bertahun-tahun.
Kesaksian soal jaminan reklamasi sejak 2010
Para saksi dari Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltim, antara lain Goenoeng Djoko Hadi Poetranto, Azwar Busra, Markus Taruk Allo, dan Sandy Fadilah, diminta memaparkan proses penempatan jaminan reklamasi milik CV Arjuna. Dari keterangan mereka, jaminan itu telah ditempatkan sejak 2010 hingga 2019 dengan nilai total sekitar Rp8,9 miliar. Namun, alur pengelolaannya disebut tidak sesederhana yang dibayangkan karena melibatkan perpindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi, surat dari Kementerian ESDM, hingga prosedur peminjaman deposito yang memerlukan persetujuan sejumlah pihak di Dinas ESDM.
Di sisi lain, sejumlah dokumen penempatan jaminan reklamasi disebut belum sepenuhnya diserahkan ke PTSP. Kondisi ini menjadi salah satu titik yang ikut disorot dalam sidang karena berkaitan dengan administrasi dan pengawasan atas dana jaminan tersebut.
Pencairan jaminan tak diketahui dinas
Dalam persidangan, para saksi juga menerangkan bahwa jaminan reklamasi pada dasarnya tidak dapat dicairkan begitu saja. Ada tahapan tertentu yang harus dipenuhi sebelum proses pencairan dilakukan. Namun, pihak Dinas ESDM mengaku tidak mengetahui bahwa jaminan reklamasi milik CV Arjuna telah dicairkan sebelum perkara ini diperiksa di pengadilan.
Fakta inilah yang membuat perkara tersebut semakin serius. Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kaltim, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp6,8 miliar. Angka itu menjadi dasar penting dalam pembuktian jaksa sekaligus mempertegas bahwa persidangan tidak hanya menyangkut pelanggaran prosedur, tetapi juga potensi kerugian negara yang nyata.
Sidang berlanjut pada 24 November 2025
Majelis hakim yang dipimpin Jemmy Tanjung Utama SH MH belum menutup rangkaian pemeriksaan. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 24 November 2025 dengan agenda mendengarkan saksi-saksi tambahan dari jaksa penuntut umum. Dari tahap ini, pengadilan masih akan menelusuri lebih jauh bagaimana jaminan reklamasi dikelola, siapa yang bertanggung jawab, dan di titik mana persoalan pencairan mulai menyimpang dari mekanisme yang semestinya.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
