Sidang perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda pembacaan tuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap 9 terdakwa dalam kasus tersebut. Salah satu terdakwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, dituntut pidana penjara 18 tahun, denda Rp1 miliar, dan membayar Uang Pengganti total sebesar Rp13,4 triliun. Terdakwa lainnya juga mendapat tuntutan yang serupa, dengan jumlah pidana penjara dan Uang Pengganti yang berbeda-beda.
Menurut Kejaksaan Agung, kasus ini mencakup penyimpangan dari hulu hingga hilir dalam beberapa klaster, seperti minyak mentah, impor BBM, sewa kapal, dan sewa terminal BBM. JPU menegaskan bahwa tujuan dari pemberantasan korupsi bukan hanya hukuman pidana, tetapi juga pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Dalam amar tuntutannya, negara berupaya memulihkan aset yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Kesembilan terdakwa dalam kasus ini berasal dari berbagai jabatan di PT Pertamina dan perusahaan terkait. Masing-masing terdakwa didakwa sebagai pelaku dalam kasus yang telah menimbulkan kerugian perekonomian negara yang besar. Kesaksian persidangan menunjukkan adanya kolusi antara terdakwa dan pejabat PT Pertamina dalam proses sewa kapal dan storage BBM. Kasus ini merupakan salah satu dari banyak kasus korupsi yang telah merugikan perekonomian negara dengan nilai kerugian yang sangat besar.
